BPS Dorong Penyusunan Neraca Satelit Perumahan, Ungkap Multiplier Effect Properti 14,67% ke PDB

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mendorong penyusunan Neraca Satelit Perumahan untuk mengukur kontribusi sektor perumahan secara lebih komprehensif terhadap ekonomi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum paparan buku Industri Properti untuk Indonesia 8% yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kadin, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), dan ekosistem perumahan di Jakarta, Jumat (26/9).

Menurut Amalia, kajian yang ada saat ini sudah menunjukkan betapa besar efek pengganda sektor properti, namun perlu instrumen statistik yang lebih akurat.

"Seperti yang disebutkan dalam kajian, ketika sektor properti bergerak, sektor-sektor lain juga ikut bergerak. Ini yang kemudian menciptakan multiplier effect. Karena itu, yang perlu kita dorong adalah bagaimana efek pengganda tersebut bisa semakin maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Amalia.

Ia menjelaskan, Neraca Satelit Perumahan sangat penting untuk menjadi dasar kebijakan berbasis data. Neraca tersebut nantinya akan menghitung kontribusi langsung maupun tidak langsung perumahan, mulai dari konstruksi, real estat, hingga keterkaitannya dengan bahan bangunan, perdagangan, jasa keuangan, dan transportasi.

Kontribusi Properti Tembus 14,67% PDB

Dalam kajian LPEM FEB UI yang dipaparkan ekonom Uka Wikarya dan Kepala BPKPT Kadin Budiarsa Sastrawinata, total kontribusi sektor properti mencapai 14,67% terhadap PDB pada 2025 dan menyerap 12,62 juta tenaga kerja.

Amalia mengapresiasi angka tersebut dan menekankan kunci untuk memperbesar multiplier effect adalah penguatan rantai pasok domestik.

"Yang perlu kita dorong adalah bagaimana efek pengganda tersebut bisa semakin maksimal. Salah satunya dengan keterlibatan industri dalam negeri, sehingga kebutuhan pembangunan bisa dipenuhi dari dalam," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik masukan BPS. Ia mengatakan forum yang juga dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, asosiasi pengembang, dan perbankan ini penting untuk mencari terobosan kebijakan.

"Kita terbuka terhadap masukan dari semua pihak. Kita butuh terobosan yang sesuai aturan dan bermanfaat bagi rakyat. Tujuannya bagaimana masyarakat bisa dapat rumah layak terjangkau, sekaligus sektor properti kontribusi lebih besar ke ekonomi," kata Maruarar.

Maruarar menyebut, dengan pagu Kementerian PKP Rp11 triliun di 2027, pemerintah akan mengoptimalkan skema pembiayaan hingga Rp184 triliun melalui pelonggaran GWM BI, KPP, dan FLPP rumah subsidi, sehingga tidak hanya mengandalkan APBN.