Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Dinsos DKI Diminta Perkuat Pusdatin, Benahi Data Desil Penerima Bansos

18 Senin, 14 Sep 2026, 11:38 WIB | Oleh: Tim Penulis
Dinsos DKI Diminta Perkuat Pusdatin, Benahi Data Desil Penerima Bansos Dinsos DKI Diminta Perkuat Pusdatin, Benahi Data Desil Penerima Bansos Doc: Beritajakarta
Ket. Warga Kelurahan Kebon Baru, Jakarta Selatan, menerima bantuan sosial (bansos) berupa beras di kantor Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (1/9).

JAKARTA - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memperkuat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk membenahi persoalan data desil penerima bantuan sosial (bansos) di ibu kota.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki mengatakan, persoalan desil hingga kini masih menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketidakakuratan data tersebut berdampak pada sejumlah program bantuan dan layanan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPJS Kesehatan, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Kami ingin ada perbaikan data, khususnya solusi tentang desil yang sampai hari ini masih menimbulkan momok di tengah masyarakat. Ada yang KJP-nya putus, ada yang BPJS-nya bermasalah, KJMU, dan lain sebagainya. Semua bergantung kepada data desil," ujar Subki, Senin (14/9), dikutip laman resmi Pemprov DKI.

Menurut Subki, Jakarta membutuhkan pendekatan pendataan yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat ibu kota. Sebab, tingkat penghasilan dan beban hidup warga Jakarta berbeda dengan daerah lain, sehingga penerapan indikator nasional perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Karena itu, ia mendorong, Dinsos DKI memperkuat kapasitas Pusdatin agar tidak hanya berperan sebagai pengelola data, tetapi juga mampu memberikan dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan terkait desil penerima bansos.

"Semua ini berangkat dari data. Di Dinas Sosial kita punya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Jamsos/Sosial yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Kita ingin posisi ini dikuatkan agar bisa melakukan program kegiatan yang lebih mengena terkait keputusan tentang desil," katanya.

Subki menilai, pengelolaan data secara mandiri diperlukan terutama untuk program bansos yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara untuk bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemprov DKI tetap dapat mengacu pada ketentuan dan data nasional.

"Bansos ini kebanyakannya dananya juga dari APBD. Kenapa kita tidak mengelola sendiri datanya? Kalau bansosnya kita yang punya duit sendiri, kenapa enggak kita kelola sendiri saja? Karena standarisasi hidup orang Jakarta bebannya beda," tandasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Olahraga
Yogyakarta International Ch...

Mini Album ILLIT Bertahan Dua Pekan di Billboard 200

21 menit yang lalu | Ilham Sudrajat

Rona
Mini Album ILLIT Bertahan D...
Megapolitan
Menko PM Bantah Pemerintah ...
Ekonomi
PIHPS: Harga Cabai Rawit Me...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Giliran Singapura Resmi Jadi Ketua Asean 2027, Gantikan Filipina

Giliran Singapura Resmi Jadi Ketua Asean 2027, Gantikan Filipina

18 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +