Wakil Ketua MPR Ingatkan Legislasi Era AI Harus Berbasis Data, Bukan Sekadar “Katanya”

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan penyusunan legislasi di era kecerdasan buatan (AI) harus berbasis data dan bukti yang akurat, bukan sekadar asumsi atau pendapat tanpa dasar.

"Jangan sampai teknologinya AI, tapi kebijakannya masih katanya. Kita butuh dan perlu masalah, ada masalah. Kita perlukan ada data, kita perlukan ada bukti, dan kita perlukan selanjutnya adalah kebijakan," ujar Ibas, sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/9).

Saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional "Penguatan Legislasi Berbasis Data di Era AI: Peluang dan Tantangan dalam Tata Kelola Satu Data Indonesia" di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9), Ibas mengatakan pemanfaatan AI dalam proses legislasi perlu ditopang tata kelola data yang akurat, terintegrasi, aman, dan memiliki standar yang sama.

Menurut dia, Satu Data Indonesia tidak berarti seluruh data harus dikumpulkan di satu tempat. Hal yang lebih penting adalah memastikan data antarsistem dapat terhubung dan digunakan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan keamanan.

"Satu data bukan berarti semua data tertumpuk di satu tempat. Yang terpenting datanya akurat, standarnya sama, sistemnya terhubung, dan yang pasti datanya aman," kata Ibas.

Ia mengatakan kebutuhan terhadap data berkualitas semakin penting karena AI mampu mengolah informasi dalam jumlah besar dengan cepat. Namun, hasil analisis AI tetap bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Selain aspek teknologi, Ibas mengingatkan pemanfaatan AI harus tetap berada dalam koridor konstitusi, demokrasi, etika, akuntabilitas, dan perlindungan data masyarakat.

"Teknologi tentunya harus mengikuti nilai konstitusi, bukan sebaliknya," ujarnya.

Ibas juga menegaskan penyusunan legislasi berbasis data tidak boleh mengurangi ruang partisipasi publik. Masyarakat tetap perlu dilibatkan secara bermakna agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan data, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.

"Bukan sekadar kita hadir, bukan kita sekadar hanya mengisi tanda tangan, tapi kita ingin terus mendengar, kita ingin terus mempertimbangkan suara rakyat," katanya.

Untuk memperkuat tata kelola data di era AI, Ibas mendorong lima hal, yakni memastikan data bersih, jelas, dan benar; membangun standar data yang valid; mengintegrasikan sistem; memperkuat keamanan data; serta memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses kebijakan.

Ia juga mengajak generasi muda tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi turut berperan dalam menentukan arah pemanfaatan teknologi tersebut di Indonesia.

"AI tidak buruk, tetapi AI bisa salah kalau kita tidak kawal dengan cara-cara yang benar," ujarnya.

Seminar yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI tersebut diikuti sekitar 350 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Kegiatan itu membahas pemanfaatan data dan AI dalam proses legislasi, sekaligus tantangan tata kelola data, keamanan, demokrasi, dan kepentingan masyarakat.