BI-Rate Saja Tak Cukup, Gubernur BI Destry Damayanti Ungkap Taktik Baru Hadapi Gelombang Ekonomi Global

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa bank sentral tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter atau BI-Rate untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang kian kompleks, Kamis (3/9). 

“Ruang ini masih ada, masih besar (ruang pertumbuhan ekonomi). Tapi kalau kita hanya mengandalkan kebijakan moneter itu pasti tidak akan cukup karena di satu sisi kita menghadapi situasi higher for longer dari global,” kata Destry dalam acara Saresehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS), secara umum menghadapi inflasi yang tinggi sehingga peluang penurunan suku bunga akan semakin kecil.

Kemudian, imbal hasil (yield) surat utang pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) tenor 10 tahun juga meningkat berada di kisaran 4,5-4,6 persen dari kondisi normal yang dalam kisaran 3 persen.

Indeks mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) juga semakin meningkat. Sementara pertumbuhan ekonomi AS mengalami perlambatan dibanding periode sebelumnya.

“Ini kondisi yang kalau misalnya kita lihat cuma inflasi saja naik, Amerika harus menaikkan suku bunga, itu pasti pertimbangannya tidak akan semudah itu, karena dia akan menekan ekonomi dan sebagainya. Jadi artinya, apa yang dihadapi oleh kita sekarang ini permasalahan semakin kompleks karena keterkaitan satu isu dengan isu lain itu makin tinggi,” jelas Destry.

Dalam situasi seperti sekarang, Destry mengatakan instrumen suku bunga atau BI-Rate saja tidak cukup untuk kebijakan domestik. Apabila suku bunga global semakin meningkat, Indonesia tetap membutuhkan inflow sehingga bank sentral harus mengupayakan strategi agar aset rupiah tetap menarik bagi investor asing.

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa ekonomi Indonesia masih berada di bawah potensinya sehingga pertumbuhan yang lebih tinggi masih terbuka lebar. Dengan demikian, BI tidak bisa hanya mengandalkan BI-Rate semata di tengah situasi global yanghigher for longer.

“Jadi apa yang kita lakukan? Kita kombinasi dengan kebijakan kita lainnya yaitu kebijakan makroprudensial,” kata Destry.

Ia menambahkan bahwa saat ini bank sentral tengah mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Giro wajib minimum (GWM) rupiah untuk bank umum konvensional sebenarnya efektif berada di level 9 persen, namun bank sentral telah memberikan insentif sehingga terjadi penurunan GWM di mana kelebihan likuiditas tersebut dikembalikan kepada perbankan agar disalurkan ke sektor prioritas.

Melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), total insentif yang telah diperoleh perbankan hingga awal Agustus 2026 mencapai Rp446,5 triliun atau 5,02 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

Di sisi lain, ujar Destry, BI juga memahami adanya persoalan likuiditas perbankan yang tidak tersebar secara merata meski rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) industri masih tergolong ample.

Berdasarkan analisis secara granular, BI menilai masih banyak perbankan yang menempatkan likuiditas di Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tujuan investasi.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi segmentasi likuiditas, BI mengeluarkan kebijakan insentif KLM Pendalaman Pasar Uang dengan besaran paling tinggi sebesar 2 persen dari DPK. Insentif diberikan bagi bank yang menjaga rasio kepemilikan SBN dan SRBI non-repo terhadap total pendanaan di bawah 19 persen.

Sementara itu, alokasi KLM financing channel disesuaikan menjadi paling tinggi 4 persen dari DPK. Dengan demikian, total insentif KLM kini menjadi 6 persen.