Pelatihan Vokasi Diklaim Buka Lapangan Kerja, Seberapa Efektif Serap Pengangguran?

JAKARTA – Pelatihan vokasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.

Namun, efektivitas program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang dilatih atau sertifikat yang diterbitkan, melainkan sejauh mana keterampilan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan.

Tanpa keterlibatan dunia usaha dan penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan industri, pelatihan vokasi berisiko berhenti sebagai program peningkatan keterampilan tanpa dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pelatihan vokasi tidak hanya membuka peluang bagi peserta untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha baru yang dapat menciptakan lapangan kerja di daerah.

“Ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, teman-teman tidak hanya bisa mencari pekerjaan, tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi setiap daerah memiliki potensi dan kebutuhan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, pelatihan vokasi merupakan upaya pemerintah memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh keterampilan secara gratis, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk penyandang disabilitas.

“Siapa pun dia, bagaimanapun kondisinya, dari Sabang sampai Merauke, termasuk teman-teman disabilitas, semua berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan takut bersaing,” kata Menaker.

Sementara itu, ia mengatakan upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah melalui program Pelatihan Vokasi Nasional yang menargetkan 340.000 peserta pada tahun ini.

Selama mengikuti pelatihan, peserta mendapatkan fasilitas berupa uang saku, makan siang, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta dukungan instruktur dan fasilitas pelatihan.

Adapun Menaker hari ini telah membuka Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Wilayah Cirebon bagi 2.000 peserta yang berasal dari kalangan pencari kerja, penyandang disabilitas, dan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Mereka mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

Di Kabupaten Cirebon, pelatihan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, balai pelatihan, dan lembaga mitra menggunakan beberapa skema, yaitu Tailor Made Training (TMT), bantuan program swasta, bantuan program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), serta pelatihan melalui UPTD dan BLK Kabupaten Cirebon.

Di antara peserta pelatihan, terdapat 20 pekerja terdampak PHK yang mengikuti pelatihan melalui Disnaker Kota Cirebon dan 50 penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kewirausahaan.

Secara keseluruhan, tersedia 32 kejuruan pelatihan, antara lain menjahit pakaian, teknisi AC residensial, pembuatan kue, reparasi kendaraan, dan hospitality. Sejumlah kejuruan juga membekali peserta dengan keterampilan untuk mengembangkan usaha mandiri.