Stok Hunian Jakarta Belum Terserap, Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan

Jakarta - Pemerintah menawarkan berbagai skema pembiayaan untuk mempercepat penyerapan stok hunian di Jakarta melalui optimalisasi rumah susun, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian vertikal yang lebih terjangkau.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kreshnariza Harahap mengatakan tantangan pembangunan perumahan tidak semata-mata berada pada sisi penyediaan unit.

"Tetapi, bagaimana memastikan rumah yang sudah tersedia dapat terhubung dengan masyarakat yang membutuhkan melalui dukungan pembiayaan yang tepat," kata Kreshnariza dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Tahun 2026 di Jakarta, Kamis.

Rakerda yang mempertemukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, REI DKI Jakarta, membahas mengenai keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan hunian di wilayah tersebut.

Pemerintah bersama pelaku usaha properti mengoptimalkan existing housing stock dan memperluas akses hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi transportasi publik sebagai solusi atas keterbatasan lahan di Jakarta.

"Ketika produk hunian, pembiayaan dan kebutuhan masyarakat dapat dipertemukan, maka stok hunian yang ada dapat menjadi bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan rumah," ucapnya.

Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian vertikal, salah satunya melalui Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada 6 Agustus 2026.

Kebijakan tersebut memberikan sejumlah relaksasi pembiayaan, antara lain perpanjangan tenor maksimal hingga 40 tahun dengan suku bunga 6 persen per tahun atau bunga berjenjang, IJP yang dapat ditanggung pemerintah, serta konversi Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) menjadi subsidi biaya proses FLPP untuk Rusun Umum.

Untuk wilayah Jabodetabek, harga jual satuan rumah susun umum ditetapkan pada kisaran Rp13 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi, dengan luas lantai unit antara 21 hingga 45 meter persegi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses MBR terhadap hunian vertikal.

Pemerintah saat ini juga mendorong skema KPR Susun Inden dan KPR Danantara. KPR Danantara menggunakan skema suku bunga efektif berjenjang mulai dari 2,75 persen pada tahun pertama hingga ketiga dan maksimal 12,5 persen pada tahun ke-21 hingga ke-30, dengan tenor kredit hingga 30 tahun.

Menurutnya, kebijakan pembiayaan tersebut perlu diikuti kesiapan pengembang dalam menghadirkan produk yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan, termasuk generasi muda.

“Pengembangan hunian tidak cukup hanya memperhatikan harga. Luasan unit, desain, fleksibilitas pembayaran, kualitas bangunan dan lokasi juga menjadi faktor penting agar produk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan Property Technology (PropTech) untuk memetakan existing stock secara riil sehingga ketersediaan hunian dapat lebih cepat dipertemukan dengan calon pembeli.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar mengatakan salah satu tantangan sektor perumahan Jakarta saat ini adalah masih adanya hunian yang telah dibangun namun belum terserap pasar secara optimal.