Semoga Benar Adanya, Petani Jateng yang Gagal Panen Diberi Bantuan Rp6 Juta Tiap Hektare

SEMARANG – Jika benar informasi bahwa para petani yang gagal panen akan diberi bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sungguh menggembirakan. Katanya, petani yang mengalami gagal panen akibat dampak kekeringan mendapatkan bantuan sebesar Rp6 juta per hektare.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng Defransisco Dasilva Tavares, saat dikonfirmasi di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa penggantian itu merupakan bagian dari perlindungan petani melalui asuransi.

Pada tahun 2026, kata dia, asuransi pertanian disiapkan untuk 10.400 hektare lahan padi yang tersebar di 29 kabupaten dan Kota Semarang.

Ia menjelaskan petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan atau serangan hama bisa mengajukan klaim.

Namun, kata dia, harus memenuhi persyaratan, yakni kerusakan lahan mencapai 75 persen dan telah melalui pemeriksaan.

"Kalau gagalnya 75 persen, kondisinya tidak bisa diselamatkan dari luasan itu, otomatis diganti, biasanya Rp6 juta per hektare untuk mengganti kerugiannya," katanya.

Seiring dengan musim kemarau saat ini, diakuinya berdampak terhadap luasan tanam padi di Jateng yang mengalami penurunan sekitar 20 persen.

Ia menyebutkan setidaknya ada enam wilayah di Jateng yang menjadi perhatian karena rawan kekeringan, di antaranya Wonogiri, Blora, Rembang, Grobogan, Jepara, dan sebagian wilayah Cilacap.

"Itu beberapa lokasi yang kita pantau karena kekeringannya lebih dulu," katanya.

Sejauh ini, ia memastikan para petani masih melakukan penanaman meskipun luas lahan yang bisa ditanami berkurang karena keterbatasan air.

"Turun sekitar 20 persen, tapi itu laporan yang angkanya masih bisa berbeda, karena penyuluh juga di lapangan, ini laporan per bulan lalu (Juli)," katanya.

Menurut dia, wilayah yang terdampak kekeringan juga tidak seluruhnya mengalami kondisi yang sama.

Upaya penyediaan air terus dilakukan untuk mempertahankan produksi padi, pihaknya bersama pemerintah kabupaten, Kementerian Pertanian, penyuluh, Bank Indonesia, dan BBWS berupaya menjaga pasokan air ke lahan pertanian.

Untuk daerah yang sulit mendapat air, pemerintah menyiapkan sumur dalam dan sumur dangkal. Selanjutnya, air kemudian dialirkan menggunakan pompa dan pipa menuju lahan pertanian.