Tak Naik, Bea Balik Nama Kendaraan di Sulsel
Kamis, 27 Agu 2026, 07:36 WIB | Oleh: Aloysius Widiyatmaka
Doc: ist
MAKASSAR – Melihat kondisi ekonomi lagi berat seperti sekarang, maka Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel memutuskan tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) tidak mengalami kenaikan.
Dalam rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sulsel sebagai kantor sementara DPRD Sulsel, Makassar, Sulsel, Rabu malam, disepakati kedua pajak daerah itu tidak ada perubahan.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman menegaskan bahwa Pemprov Sulsel bersama DPRD memilih untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak daerah. "Saya sampaikan, tidak ada kenaikan pajak daerah itu," ujarnya.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Pemprov dan DPRD Sulsel dalam hal ini Tim Pansus, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan.
Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja dalam proses pembahasan ranperda tersebut.
"Pembangunan tetap harus berjalan, tetapi kondisi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Kita ingin kebijakan pemerintah memberikan manfaat, bukan menambah beban masyarakat," lanjutnya.
Sebelumnya, terdapat usulan penyesuaian tarif BBNKB dari 7,5 persen menjadi 10 persen dan PBBKB dari 7 persen menjadi 9 persen.
Namun, setelah melalui pembahasan bersama, Pemprov dan DPRD Sulsel sepakat untuk mempertahankan tarif yang berlaku saat ini.
Wakil Ketua Pansus Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 DPRD Sulsel Andi Anwar Purnomo saat membacakan hasil pembahasan menyampaikan bahwa tim pansus menyepakati untuk tidak melakukan perubahan tarif.
Ia menyebut kebijakan tersebut menunjukkan perhatian Pemprov Sulsel terhadap kemampuan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
"Mungkin Sulsel satu-satunya provinsi yang tidak melakukan penyesuaian terhadap kenaikan pajak daerah dan retribusi sesuai Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)," kata dia.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!