Kejar Target Bebas Emisi, Pemprov DKI Jakarta Bakal Operasikan 10 Ribu Bus Listrik

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat strategi pengurangan emisi gas rumah kaca dengan menargetkan penurunan emisi sebesar 30 persen pada 2030. Langkah tersebut menjadi bagian dari peta jalan Jakarta menuju target Net Zero Emission pada 2050, dengan sektor transportasi ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sektor transportasi memiliki kontribusi besar terhadap emisi langsung di Ibu Kota, yakni mencapai sekitar 52 persen. Hal itu disampaikannya ketika menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (20/8).

"Jakarta membutuhkan sistem mobilitas yang mampu memperluas akses, meningkatkan produktivitas, mengurangi emisi, sekaligus menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi," ujar Pramono.

Menurut Pramono, persoalan emisi transportasi berkaitan erat dengan tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat. Ketergantungan tersebut tidak hanya meningkatkan emisi, tetapi juga berkontribusi terhadap kemacetan, penurunan kualitas udara, hingga berkurangnya produktivitas dan kualitas hidup warga.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan porsi penggunaan transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah daerah menerapkan strategi yang mencakup peningkatan kualitas angkutan umum sekaligus pengendalian penggunaan kendaraan pribadi.

Pramono menjelaskan, strategi pertama atau Pull Strategy diarahkan untuk membuat transportasi publik semakin menarik dan mudah digunakan. Kebijakan tersebut meliputi perluasan rute Transjabodetabek, pengembangan jaringan MRT dan LRT, transportasi gratis bagi 15 kelompok masyarakat, pembangunan Transit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride, serta peningkatan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, dan transportasi air.

"Pull Strategy kami arahkan untuk memperkuat kualitas dan daya tarik transportasi publik melalui berbagai pengembangan jaringan serta fasilitas pendukung mobilitas warga," jelasnya.

Sementara itu, Push Strategy digunakan untuk membatasi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Sejumlah kebijakan yang diterapkan antara lain sistem ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan uji emisi, Low Emission Zone, hingga penerapan Electronic Road Pricing.

Pemprov DKI juga mendorong perubahan kebiasaan masyarakat melalui sejumlah gerakan, termasuk Rabu Naik Angkutan Umum dan Jumat Hari Bersepeda bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membangun budaya mobilitas yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Elektrifikasi transportasi publik menjadi bagian penting dalam strategi dekarbonisasi Jakarta. Pemprov DKI mencatat saat ini telah tersedia sekitar 500 bus listrik dan jumlahnya ditargetkan terus meningkat hingga seluruh armada TransJakarta beralih ke kendaraan listrik pada 2030.

"Pemprov DKI juga terus mempercepat transisi hijau melalui elektrifikasi transportasi publik," kata Pramono.

Selain mendorong penggunaan bus listrik, Pemprov DKI memperluas jaringan transportasi massal. LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026, sementara MRT Fase 2A diarahkan mencapai Monas pada 2027 dan diteruskan hingga kawasan Kota pada 2029.

Pengembangan jaringan tersebut berjalan beriringan dengan pembangunan kawasan berorientasi transit atau TOD. Beberapa kawasan yang menjadi bagian dari pengembangan tersebut antara lain Blok M Hub dan Dukuh Atas yang diarahkan sebagai simpul integrasi berbagai moda transportasi.

Upaya mengurangi emisi transportasi Jakarta juga memanfaatkan teknologi dan pengelolaan data. Penerapan Intelligent Transportation Systems (ITS) digunakan untuk membantu pemerintah mengatur lalu lintas secara lebih efisien berdasarkan kondisi pergerakan kendaraan secara real-time.