Ada 70 Posko Pengungsian, NTT Prioritaskan Logistik bagi Kelompok Rentan

KUPANG - Posko darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan memprioritaskan penyaluran bantuan logistik bagi kelompok rentan dan titik pengungsian dengan kepadatan tertinggi, di tengah keterbatasan pasokan kebutuhan pokok bagi warga terdampak gempa.

Hingga saat ini jumlah pengungsi mencapai 6.221 pengungsi korban gempa di Nagekeo. Sejumlah pengungsi itu tersebar di 70 pos pengungsian.

Penanggung Jawab Posko Darurat Nagekeo Johanes D. Kristianus dihubungi dari Kupang, mengatakan, saat ini sejumlah kebutuhan vital masih terbatas, terutama beras, telur, air mineral, dan tenda untuk tempat tinggal sementara pengungsi.

"Logistik yang tersedia diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti lansia, balita, ibu hamil, dan warga sakit, serta titik-titik kumpul dengan kepadatan tertinggi," katanya.

Ia menjelaskan, hingga hari keempat penanganan tanggap darurat, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pendistribusian bantuan adalah lokasi pengungsian yang tersebar di berbagai wilayah.

Menurut dia, sebagian masyarakat juga memilih mengungsi secara mandiri di rumah warga, keluarga, atau kerabat sehingga membutuhkan pendataan yang lebih terkoordinasi agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihaknya telah meminta seluruh pemerintah desa dan kelurahan proaktif bertindak sebagai komando wilayah dalam melakukan pendataan kebutuhan masyarakat terdampak.

Dia mengatakan pengurusan bantuan dilakukan secara terintegrasi melalui Posko Utama, sementara pemerintah desa dan kelurahan berkoordinasi untuk menjemput alokasi bantuan sesuai kebutuhan warga di wilayah masing-masing.

"Sejak kemarin, perwakilan pimpinan wilayah dan desa telah mulai berkoordinasi dan menjemput alokasi bantuan," ujarnya.

Johanes mengatakan pihaknya menargetkan sedikitnya 70 persen pemerintah desa dan kelurahan telah menyelesaikan prosedur penjemputan dan verifikasi kebutuhan logistik warga pengungsi.

Selain penetapan skala prioritas, Posko Darurat juga menerapkan batas waktu respons untuk mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat terdampak.

"Verifikasi dan koordinasi desa maksimal tiga jam sejak laporan atau kehadiran kepala desa di Posko Utama," katanya.

Sementara untuk penyaluran bantuan ke titik yang masuk kategori kritis ditargetkan maksimal 1x24 jam setelah data kebutuhan diverifikasi oleh pemerintah wilayah setempat.

Johanes mengimbau pemerintah desa dan kelurahan yang belum berkoordinasi dengan Posko Utama agar segera melakukan pendataan terpadu dan mengurus alokasi logistik bagi masyarakat terdampak gempa.