Mentan Ultimatum Importir Pakan Cabut Izin Jika Mainkan Harga

SURABAYA – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengultimatum importir pakan agar tidak memainkan harga yang membebani peternak rakyat. Amran meminta Satgas Pangan memeriksa perusahaan yang diduga memainkan harga dan mengancam mencabut izin impornya jika terbukti melanggar.

Peringatan tersebut disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8) lalu. Pemeriksaan terhadap perusahaan yang dimaksud dijadwalkan mulai Rabu (12/8) oleh Satgas Pangan Mabes Polri.

"Ada satu perusahaan, diduga nakal. Satgas Pangan, kami minta dengan tegas langsung diperiksa, insyaallah mulai besok," kata Mentan Amran.

Amran mengatakan pemerintah tidak akan melakukan intervensi secara serampangan terhadap pelaku usaha. Namun, tindakan tegas akan dilakukan apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran dalam tata niaga pakan.

"Kalau terbukti, izinnya saya cabut. Jangan ada bermain-main, kami pasti cabut izinnya," tegas Amran.

Ia bahkan memastikan perusahaan yang izinnya dicabut tidak akan kembali memperoleh izin impor selama dirinya masih menjabat Menteri Pertanian. Menurut dia, penegakan aturan diperlukan agar keuntungan usaha tidak dibebankan secara tidak wajar kepada peternak.

"Kami tidak beri ruang. Kalau kami sekali cabut, selama kami masih menjabat tidak akan kami berikan izin impor," ujar dia.

Amran menegaskan pemerintah tetap membutuhkan dunia usaha untuk menjaga keberlanjutan industri perunggasan. Namun, pelaku usaha juga harus menjalankan bisnis secara sehat dan tidak mengambil keuntungan berlebihan dari tekanan yang dialami peternak.

"Kami ini di tengah. Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah, bagaimana tumbuh bersama," kata Amran.

Menurut Amran, pengawasan tata niaga pakan akan diperkuat untuk memastikan tidak terjadi praktik yang merugikan peternak. Pemeriksaan juga akan melihat kemungkinan pelanggaran administratif, praktik monopoli, maupun tindak pidana.

Amran mengatakan perlindungan terhadap peternak penting karena sekitar 3,8 juta peternak bergantung pada keberlangsungan sektor perunggasan. Pemerintah tidak ingin kenaikan biaya pakan terus menekan keberlangsungan usaha peternak rakyat.

"Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami," tegas dia.

Selain pengawasan terhadap importir, pemerintah memastikan kebijakan pengendalian biaya produksi tetap berjalan. Harga pakan melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang disalurkan Bulog dipastikan berlanjut hingga akhir tahun.

Pengendalian biaya produksi juga diikuti dengan upaya menjaga harga telur di tingkat peternak. Pemerintah tidak ingin peternak menghadapi tekanan sekaligus dari tingginya biaya pakan dan lemahnya penyerapan hasil produksi.