Pemprov Kaltara Hubungkan 51 Ribu UMKM ke Kawasan Industri Lewat SINERGI Kaltara

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meluncurkan program SINERGI Kaltara guna mengintegrasikan 51.840 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal ke dalam rantai pasok kawasan industri besar, Kamis (30/7).

“Pemprov Kaltara terus berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang kita hubungkan dengan kawasan industri yang ada di Kaltara,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Denny Harianto di Tanjung Selor, Kamis.

Upaya menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri besar itu, dilakukan Pemprov Kaltara dengan meluncurkan program Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara (SINERGI Kaltara).

“Ini sebagai langkah strategis kita untuk menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri besar di daerah,” katanya.

Dia menjelaskan latar belakang kehadiran SINERGI Kaltara karena Kaltara mempunyai potensi di Kawasan Industri Tanah Kuning 10.100 hektare dan 51.840 UMKM tersebar di seluruh provinsi itu.

Dengan potensi itu, Pemprov Kaltara ingin kawasan industri di Kaltara yang juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM.

“Kita tidak ingin terjadi enklave ekonomi. Potensi kita ada dan UMKM kita mampu. Jadi kawasan industri itu harus berdampak memajukan ekonomi kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan enklave ekonomi tentang adanya investasi besar tetapi tidak berdampak kepada kawasan tersebut.

“Data yang saya terima bahwa nilai investasi kita dari tahun 2024-2025 kenaikannya itu 159 persen dari angka Rp11 triliun menjadi Rp30 triliun. Pertengahan tahun ini kurang lebih sudah Rp39 triliun. Nah itu harus berdampak ke UMKM kita,” katanya.

Dia mengakui bahwa selama ini masih pelaku usaha dari luar daerah yang menikmati peluang itu, sedangkan keuntungan keuangan mereka ke luar daerah.

Situasi itu, katanya, membuat dampak ekonomi masyarakat Kaltara kurang optimal.

“Nah ini harus kita cegah. Uangnya harus ada di Kaltara. Dan upaya Pemprov Kaltara yaitu dengan mengintervensi melalui kebijakan penetapan peraturan gubernur dan peraturan lainnya,” ujarnya.

Selain intervensi melalui peraturan yang dikeluarkan, Pemprov Kaltara juga melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM agar naik kelas serta bisa memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di kawasan industri.

“Kita sudah ajak kerja sama perusahaan-perusahaan yang ada si kawasan industri dan mereka respons sangat baik. Kita juga naikkan kelasnya 51.840 UMKM ini agar bisa kita hubungkan,” katanya.