Kementrans Ajak Kadin untuk Kembangkan 154 Kawasan Transmigrasi

JAKARTA - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berinvestasi mengembangkan 154 kawasan transmigrasi prioritas guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperluas ekspor, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Ia mengatakan setiap kawasan transmigrasi memiliki potensi unggulan yang berbeda, sehingga memerlukan dukungan investasi agar mampu berkembang menjadi pusat produksi dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

“Perlu ada investasi agar komoditas yang ada tidak stagnan,” kata Viva dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu (29/7).

Dia menyatakan hal tersebut saat menerima Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Sarana dan Prasarana Kadin Indonesia M Azis Syamsuddin di Jakarta.

Ia mencontohkan kawasan transmigrasi di Kabupaten Bungo, Jambi, memiliki potensi kelapa sawit, sedangkan Banyuasin, Sumatera Selatan, memiliki komoditas unggulan padi.

Sedangkan kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah menghasilkan kakao, kopi, pala, dan durian. Selain komoditas perkebunan, kawasan transmigrasi di wilayah pesisir juga memiliki potensi perikanan yang telah berkembang mulai dari skala usaha kecil, menengah, hingga ekspor.

Menurut Viva Yoga, salah satu komoditas unggulan dari kawasan transmigrasi telah diekspor ke China sebanyak 459 ton dengan nilai sekitar Rp42,5 miliar.

Selain itu, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) juga memfasilitasi ekspor sekitar 16 ton rajungan senilai Rp14 miliar hingga Rp15 miliar ke Amerika Serikat. Rajungan tersebut berasal dari kawasan transmigrasi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Viva mengatakan investasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat pengolahan hasil, dan memperluas akses pasar komoditas unggulan yang dihasilkan masyarakat transmigrasi.

Menurut dia, Kadin memiliki jaringan usaha hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan pelaku usaha, investor, pengolah, dan pembeli dengan produsen di kawasan transmigrasi.

“Kementrans telah melakukan sinergi dengan PNM, pengusaha dari China, dan para offtaker. Sekarang Kadin perlu melakukan hal yang sama untuk ikut mengembangkan kawasan transmigrasi,” ujarnya pula.

Wamentrans menjelaskan pelaksanaan program transmigrasi saat ini berbeda dengan masa lalu, karena menggunakan pendekatan bottom up, yakni berdasarkan usulan pemerintah daerah.

“Program transmigrasi dulu ditetapkan oleh pemerintah pusat secara langsung. Saat ini program transmigrasi dilaksanakan secara desentralisasi, bottom up. Ada transmigrasi bila ada permintaan dari daerah yang membutuhkan,” katanya lagi.

Ia menyebut Kementrans telah menerima 61 proposal dari para bupati yang mengusulkan pembentukan kawasan transmigrasi baru. Sejumlah daerah yang telah memiliki kawasan transmigrasi juga mengajukan pengembangan kawasan baru.

Menurut Viva, tingginya usulan tersebut menunjukkan program transmigrasi masih dibutuhkan sebagai instrumen pemerataan pembangunan, pengembangan potensi daerah, dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.