Gubernur Pramono Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Jakarta Lewat Koordinasi Lintas Sektor

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kesiapsiagaan menghadapi bencana di Ibu Kota terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Rakorda yang mengusung tema "Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana: Tantangan atau Peluang" tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi, kapasitas, dan respons menghadapi berbagai risiko bencana di Jakarta. Pramono menilai kesiapsiagaan menjadi bagian penting mengingat posisi Jakarta sebagai kota global dengan berbagai risiko kebencanaan.

"Rapat Koordinasi Daerah Kebencanaan Tahun 2026 merupakan ruang penting untuk memperkuat komitmen, kapasitas, dan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi berbagai risiko bencana di Jakarta," ujar Pramono.

Menurut Pramono, status Jakarta sebagai kota global membuat penanganan bencana membutuhkan sistem yang mampu merespons setiap situasi secara cepat, tepat, dan akurat. Kecepatan dalam mengantisipasi potensi bencana dinilai penting untuk mengurangi dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

"Sebagai kota global, tentunya persoalan kebencanaan ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif bagi kota apa pun, sehingga ketepatan dan kecepatan mengantisipasi menjadi hal yang sangat penting," tuturnya.

Pramono menegaskan penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi. Kesiapsiagaan membutuhkan sinergi antara perangkat daerah, pemerintah pusat, aparat keamanan, dunia usaha, relawan, komunitas, hingga masyarakat.

"Dalam penanggulangan bencana, sinergi seluruh unsur menjadi kunci utama, yaitu antara perangkat daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas, dan masyarakat," jelasnya.

Salah satu risiko yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta saat ini adalah potensi kebakaran di kawasan permukiman padat. Kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi El Nino dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran sehingga langkah pencegahan dan kewaspadaan perlu diperkuat di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Sekarang ini kemungkinan untuk kebakaran potensinya tinggi sekali, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, sehingga saya meminta betul kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi dan menjaga hal ini," ungkap Pramono.

Selain kebakaran, penanganan banjir juga menjadi bagian dari upaya pengendalian risiko bencana di Jakarta. Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekitar Jakarta, khususnya dalam menangani sungai yang melintasi batas wilayah.

Pramono menjelaskan Pemprov DKI berfokus pada pembebasan lahan untuk mendukung penataan 13 sungai utama. Sementara itu, pembangunan turap pada wilayah yang berkaitan dengan perbatasan antardaerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Hal yang berkaitan dengan perbatasan antarwilayah sebenarnya menjadi tugas pemerintah pusat, sedangkan Pemprov DKI Jakarta fokus pada pembebasan lahan seperti yang dilakukan di Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama," terang Pramono.

Menurutnya, penanganan bencana di Jakarta juga tidak boleh berhenti ketika fase tanggap darurat selesai. Pemulihan masyarakat yang terdampak harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Di Jakarta, penanganannya dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial melalui Dinas Sosial, Dinas PPKUKM, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan karena penanganan pasca-kejadian adalah hal yang utama," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan Rakorda juga membahas sejumlah aspek teknis dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pembahasan mencakup kesiapan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, hingga pemenuhan kebutuhan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum.

"Melalui Rakorda ini, kami mengharapkan dapat menjadi suatu momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana, pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, serta penanganan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum," ujar Marulitua.