DPRD DKI Minta Penataan Setu Babakan Tak Matikan Usaha PKL Kuliner Betawi

JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengingatkan agar penataan kawasan Setu Babakan di Jakarta Selatan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima (PKL). Menurutnya, proses penataan tidak boleh menghilangkan sumber penghasilan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di kawasan cagar budaya Betawi tersebut.

Yuke menjelaskan, Setu Babakan sejak awal dikembangkan bukan hanya sebagai kawasan pelestarian budaya Betawi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Berbagai sektor usaha seperti kuliner, kerajinan tangan, batik, hingga usaha mikro telah tumbuh dan menjadi penopang ekonomi warga di sekitar kawasan wisata budaya itu.

Ia menilai konsep pengembangan Setu Babakan harus tetap mengedepankan keseimbangan antara pelestarian kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan penataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan tetap memberikan ruang usaha yang memadai bagi para pedagang.

"Setu Babakan sangat luas. PKL harus tetap mendapat ruang untuk berusaha," ujar Yuke.

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti rencana relokasi terhadap sejumlah PKL yang sebelumnya berjualan di atas saluran air di kawasan Setu Babakan. Menurutnya, penataan memang diperlukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertata, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

Yuke menilai proses relokasi tidak boleh sekadar memindahkan pedagang dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan. Lokasi pengganti harus mampu mendukung keberlangsungan usaha para PKL agar mereka tetap dapat memperoleh penghasilan seperti sebelumnya.

"Kalau direlokasi, jangan terlalu jauh. Mereka sudah lama berusaha di sana," tegasnya.

Ia menjelaskan, sebagian besar pedagang telah memiliki pelanggan tetap yang datang ke Setu Babakan untuk menikmati kuliner maupun membeli berbagai produk khas Betawi. Jika lokasi relokasi terlalu jauh dari titik aktivitas utama kawasan, dikhawatirkan jumlah pengunjung yang mendatangi lapak pedagang akan berkurang sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan mereka.

Menurut Yuke, relokasi yang dilakukan secara manusiawi merupakan solusi terbaik untuk menjaga keseimbangan antara upaya penataan kawasan dengan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian, program revitalisasi kawasan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan sosial maupun ekonomi bagi warga.

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan penataan yang melibatkan para pedagang sejak tahap perencanaan. Melalui komunikasi yang baik, proses penataan kawasan Setu Babakan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertib sekaligus mempertahankan peran kawasan tersebut sebagai pusat pelestarian budaya Betawi dan penggerak ekonomi masyarakat.