Hak Keuangan Kepala Daerah Diusulkan Naik, Pengamat Minta Transparansi dan Pengawasan Ketat
📅 Rabu, 08 Jul 2026, 06:30 WIB | Oleh: Tim PenulisRifqi mengusulkan pemberian insentif yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga besaran hak keuangan kepala daerah dapat dikaitkan dengan keberhasilan meningkatkan pendapatan daerah.
Menurutnya, apabila skema tersebut diatur secara proporsional melalui peraturan perundang-undangan, potensi praktik korupsi di kalangan kepala daerah diharapkan dapat ditekan.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!