Menlu RI Ungkap Reformasi PBB dan Multilateralisme Tak Dapat Dihindari

JAKARTA - Menlu RI, Arrmanatha Nasir, menekankan bahwa reformasi PBB dan multilateralisme merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal itu disampaikan Menlu Arrmanatha Nasir dalam pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres, Senin (19/10) di Kemlu RI.

“Reformasi bukan tentang melemahkan PBB, ini adalah tentang membuatnya sesuai dengan tujuan bagi dunia tempat kita tinggal hari ini dan esok. Sebagai anggota Dewan Pemeriksa Keuangan PBB Indonesia membantu menjadikan PBB lebih akuntabel dan responsif,” ujar Menlu Arrmanatha.

Menlu Arrmanatha mengungkapkan bahwa melalui pencalonan untuk Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030, Indonesia akan mendorong Dewan yang lebih berdampak serta lebih representatif dan lebih berorientasi pada tujuan.

“Melalui pencalonan kita untuk Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030, kita akan mendorong Dewan yang lebih berdampak, lebih representatif, dan lebih berorientasi pada tujuan. Dewan Keamanan harus menjadi ruang untuk solusi, bukan ruang untuk hak veto,” kata Menlu Arrmanatha dalam pertemuan yang dirangkaikan dengan diskusi lingkar kebijakan luar negeri di Gedung Pancasila.

Menlu Arrmanatha juga menegaskan, multilateralisme sangat krusial dan tak tertandingi. Menurutnya, bagi Indonesia dan negara-negara Global Selatan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan.

“Bagi Indonesia dan negara-negara Global South, multilateralisme bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Tidak ada satu negara pun, betapapun kuatnya, yang dapat menghadapi tantangan hari ini sendirian,” ucap dia.

Di dalam pertemuan dengan Sekjen Guterres, Menlu RI menegaskan komitmen Indonesia terhadap PBB tidak akan pernah goyah. Termasuk, memastikan Indonesia akan terus mengirimkan personel penjaga perdamaian.

“Ketiga, komitmen Indonesia terhadap PBB tidak akan pernah goyah. Kita akan terus mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, dan terus membentuk agenda PBB di bidang keamanan, kemanusiaan, dan pembangunan,” ujar Menlu Arrmanatha.

Sementara Sekjen PBB, Antonio Guterres, menyebut Indonesia adalah pilar multilateralisme di dunia yang terus berubah, rumah bagi keanekaragaman budaya yang luar biasa, ekonomi berkembang dengan pengaruh yang kian tumbuh. Kemudian, pembangun jembatan politik dan diplomasi secara regional, global, maupun di PBB, serta suara dan contoh perdamaian.

Sekjen Guterres secara khusus memberikan apresiasi kepada hampir 2.000 personel pemeliharaan perdamaian RI yang saat ini tengah bertugas di seluruh dunia. Ia mengungkapkan, dalam kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, turut memberikan penghormatan kepada empat personel RI yang gugur di Lebanon.

“Dan, saya mendapat kehormatan untuk berbicara kepada pasukan yang akan segera dikirim ke Republik Afrika Tengah. Indonesia adalah contoh bagi dunia dalam banyak tingkatan, dan tempat yang tepat untuk menyoroti peran yang dapat dan harus dimainkan negara-negara ekonomi berkembang di dunia yang semakin multipolar,” kata Sekjen Guterres.

Menlu RI dan Sekjen PBB kemudian turut menyerukan komitmen mereka dalam mendukung kemerdekaan rakyat Gaza dan penghentikan kekerasan di wilayah itu. Adapun, kunjungan Antonio Guterres pada 17 – 19 Oktober 2026 ke Indonesia dilakukan menjelang berakhirnya masa tugas sebagai Sekjen PBB pada 31 Desember mendatang. ils/I-1