Layanan Dasar Kota Jakarta Belum Memadai, Warga Bergelut dengan Polusi Buruk dan Kemacetan Parah

Ia mengingatkan, ketergantungan pada satu sumber itu sangat berisiko. Jika terjadi gangguan pada debit air di Jatiluhur, dampaknya akan langsung terasa ke seluruh warga Jakarta. “Kalau terjadi gangguan terhadap debit air di Jatiluhur akan jadi masalah serius,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno juga mengatakan bahwa akses transportasi umum menuju kawasan perumahan di Ibukota dan daerah pinggirannya dinilai masih sangat minim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman ke transportasi umum dalam jarak maksimal 500 meter masih rendah.

“Kondisi ini menunjukkan sebagian besar kawasan permukiman belum memiliki dukungan transportasi publik yang memadai. Akibatnya, masyarakat, terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari,” katanya.

Ia menambahkan, kurangnya akses transportasi publik juga berdampak langsung pada meningkatnya biaya hidup masyarakat. Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS 2018, biaya transportasi menyumbang rata-rata 12,46 persen dari total pengeluaran rumah tangga, melebihi standar ideal Bank Dunia yang menetapkan maksimal 10 persen.

“Ketika layanan angkutan umum menurun, warga terpaksa membeli dan menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, biaya transportasi rumah tangga naik dan lalu lintas semakin padat,” papar Djoko.

Djoko menilai, salah satu akar persoalan adalah tidak adanya kewajiban hukum bagi pengembang perumahan untuk menyediakan akses transportasi umum. Ia menyarankan agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman direvisi, sehingga fasilitas transportasi umum dimasukkan sebagai bagian dari sarana umum yang wajib disediakan.

Layanan Dasar Tidak Memadai

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menilai ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan pelayanan publik menjadi akar dari berbagai masalah kota. Menurutnya, sektor transportasi publik, air bersih, dan pencegahan banjir tertinggal jauh dari ekspansi ekonomi sektor swasta.

“Hal tersebut terjadi karena pengelolaan lingkungan yang tertinggal atau tidak bisa mengejar kecepatan pembangunan ekonomi,” kata Tata.

“Jadi ekonomi kota tumbuh tapi transportasi publik, kebutuhan air bersih, pencegahan banjir belum memadai. Ini juga akibat sektor/pelayanan publik tertinggal dari ekspansi ekonomi sektor swasta,” katanya.

Tata menyebut dampak dari ketimpangan ini paling besar dirasakan oleh kelas menengah dan kelompok ekonomi bawah. “Dampaknya besar, dan yang paling terdampak adalah kelas menengah yang sejauh ini makin tertekan dan kelompok ekonomi bawah,” terang Tata.

Beban paling nyata ada pada biaya transportasi dan air bersih. Karena harga rumah di pusat kota mahal, warga harus tinggal jauh dari tempat kerja. “Kelas menengah dan kelompok bawah harus mengeluarkan biaya transportasi yg besar karena tempat tinggalnya jauh dari tempat kerja. Kualitas hidup juga menurun karena waktu habis di perjalanan,” jelasnya.

Masalah serupa juga terjadi pada air bersih. “Juga air bersih, kelas menengah memiliki pengeluaran yg besar untuk air minum,” tambah Tata.