Layanan Dasar Kota Jakarta Belum Memadai, Warga Bergelut dengan Polusi Buruk dan Kemacetan Parah

JAKARTA - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang mengatakan Jakarta menempati ranking 53 kota terbaik di dunia melampaui Washington DC di Amerika Serikat (AS) dan Abu Dhabi di Uni Emirat Arab sangat kontras dengan kenyataan yang dirasakan warga dan masyarakat setiap hari. 

Hari ini, Jakarta masih terus berkutat dengan masalah klasik kemacetan, banjir dan polusi yang buruk. Para pekerja menghabiskan waktu tiga jam di perjalanan karena kemacetan sepanjang hari. Padatnya kendaraan menyebabkan polusi buruk, bahkan indeks polusi udara atau Air Quality Indeks tercatat sebagai terburuk kelima di dunia. Di akhir pekan, Sabtu (4/7) AQI tercatat 107 atau buruk, padahal bukan hari kerja.

Selain itu, transportasi publik tidak pernah bisa memadai untuk jaringan lengkap di wilayah Jabodetabek, sehingga jutaan motor dan mobil menghabiskan uang setiap hari untuk bahan bakar minyak (BBM) yang berkontribusi signifikan pada polusi udara.

Belum lagi banjir musiman, layanan air PAM yang dikeluhan masyarakat. Hingga saat ini, ketersediaan air minum yang dikelola PAM Jaya yang disalurkan melalui jaringan pipa di DKI Jakarta, baru mencapai sekitar 65 persen. Hal itu menunjukkan masih ada sekitar 35 persen masyarakat di DKI Jakarta yang belum mendapatkan akses penuh terhadap air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Sementara itu, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus bertambah menjadi 12.057.335 unit. Mobil truk saja tercatat sebanyak 520.051 unit, sepeda motor 9.167.512. Sedangkan, pengguna transportasi publik 39 juta orang per bulan atau hanya 1,3 juta pengguna per hari. Adapun jumlah pergerakan kendaraan di Jakarta per hari mencapai 22,4 juta per hari (2022). Hal itu berarti hanya 5,8 persen yang mengunakan transportasi publik bukan 38 persen seperti yang diakui BPS DKI.

Menanggapi fenomena tersebut, Peneliti dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengatakan buruknya tata kota Jakarta salah satunya terlihat dari tidak memadainya kapasitas transportasi publik. Ia menyebut Jakarta membutuhkan intervensi negara dan strategi jangka panjang untuk membenahi masalah tersebut.

Kota-kota modern selalu membutuhkan intervensi negara untuk melakukan redesign, memadukan antara pertumbuhan investasi dan keterjangkauan mobilitas penduduknya.

Secara alamiah Jepang memiliki pusat pertumbuhan yang merata sehingga konsentrasi ekonomi dan penduduk tersebar, Tokyo luasnya 2100 km² penduduknya hanya 14 juta, Jakarta dengan 665 km² penduduknya mencapai 11 juta. Kepadatan penduduk Jakarta sekitar 16500 jiwa per km², sedangkan Tokyo hanya 6500 jiwa/km².

Kapasitas transportasi publik Jakarta jelasnya sekitar 5-6 juta orang per hari, Tokyo mampu menangani 40-45 juta jiwa. Perbandingan dari sisi kapasitas sangat jauh. Problem Jakarta tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah DKI Jakarta, kuncinya adalah pemerataan pembangunan, agar banyak daerah tumbuh lainnya dan mengalihkan orang agar tidak terkonsentrasi di Jakarta.

Secara teknis di siang hari, ketika aktivitas normal Jakarta menampung 35-40 juta orang, artinya ada pergerakan ke arah Jakarta dari bodetabek sebanyak 20-25 juta orang, kapasitas transportasi publik hanya menjangkau sepertiganya, sisanya adalah perjalanan pribadi dengan motor dan mobil pribadi.

Penekanan pada larangan seperti ganjil genap, tidak mampu membendung pertambahan jumlah penduduk sekitar 1 juta per tahun. Tidak ada alternatif jangka pendek, perlu strategi jangka panjang yang konsisten dari menambah kapasitas transportasi publik, membuat kebijakan perumahan yang terjangkau dengan skema rusun, hingga restriksi pajak tinggi di area Jabodetabek untuk mendorong pemerataan ke luar Jabodetabek.

Perlu konsistensi setidaknya 30 tahun untuk membangun Jakarta menjadi kota modern semacam Tokyo dan Singapura.

Selain masalah transportasi, buruknya tata kelola Jakarta juga terlihat dari sektor air bersih, Hafidz menilai Jakarta terlalu bergantung pada satu sumber air dari Jatiluhur yang dikelola PAM Jaya.

“Jakarta mengandalkan sumber tunggal dari Jatiluhur, yang dikelola PAM Jaya,” ujar Hafidz.