Jabar Dapat Kuota BSPS Terbanyak Nasional! 42.508 Rumah Tak Layak Huni Direnovasi

SUMEDANG– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung progres pembangunan rumah penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (5/7). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Ara didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Salah satu rumah yang dikunjungi merupakan milik Rian Suristiawan, seorang tukang kebun yang berpenghasilan sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Bersama istri dan dua anaknya, Rian sebelumnya tinggal di rumah berukuran 4 x 6 meter yang kondisinya sudah tidak layak huni.

Melalui Program BSPS, rumah tersebut kini direnovasi dan diperluas menjadi sekitar 33 meter persegi. Pembangunan dimulai pada 20 Juni 2026 dan saat ini progresnya telah mencapai sekitar 50 persen. Rumah tersebut ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026.

Menteri Ara menegaskan bahwa Program BSPS harus benar-benar hadir untuk masyarakat yang membutuhkan dengan mengedepankan prinsip gotong royong, transparansi, dan tata kelola yang akuntabel. "Kita ingin setiap rupiah uang negara dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil yang membutuhkan rumah layak huni," ujar Menteri Ara.

Menurutnya, Program BSPS merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2026, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar di Indonesia, yakni sebanyak 42.508 unit, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Kabupaten Sumedang juga mengalami peningkatan signifikan dari 364 unit pada 2025 menjadi 2.060 unit pada 2026.

Selain meninjau pembangunan rumah, Menteri Ara juga menyaksikan langsung pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat yang menjadi inovasi Kementerian PKP dalam meningkatkan transparansi pelaksanaan Program BSPS.

Pada pelaksanaan PTT di Sumedang, dua toko penyedia bahan bangunan mengikuti proses penawaran secara terbuka di hadapan masyarakat penerima bantuan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp280 juta, proses tersebut menghasilkan efisiensi sekitar Rp6,3 juta setelah dilakukan negosiasi terbuka antara masyarakat dan penyedia bahan bangunan.

Menteri Ara menegaskan bahwa seluruh hasil efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan agar kualitas rumah yang dibangun menjadi lebih baik. "Kalau ada efisiensi, manfaatnya harus kembali kepada rakyat. Tambahan anggaran itu digunakan untuk menambah kualitas rumah sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar. Prioritaskan masyarakat yang lanjut usia, sakit, tidak bekerja, dan benar-benar membutuhkan," katanya.

Lebih lanjut, Menteri Ara menekankan bahwa Program BSPS tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Menurutnya, pelaksanaan program harus mampu menggerakkan perekonomian daerah dengan melibatkan tukang bangunan, toko material, jasa angkutan, hingga pendamping lapangan yang berasal dari wilayah setempat.

"Mulai dari tukang, toko bangunan, pendamping, sampai sopir angkutan akan memperoleh manfaat dari program ini. Berdayakan masyarakat lokal sehingga uang berputar di daerah dan membuka lapangan pekerjaan. Saya juga meminta agar toko-toko bangunan yang dilibatkan diprioritaskan dari wilayah Sumedang Utara sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat, transparan, dan adil," tegas Menteri Ara.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengapresiasi peningkatan alokasi BSPS yang diberikan pemerintah kepada Jawa Barat. "Tahun ini Jawa Barat memperoleh peningkatan sekitar 666 persen menjadi 42.508 unit. Program BSPS memiliki multiplier effect yang sangat besar. Jika satu rumah melibatkan tiga orang tukang, maka ada sekitar 127 ribu tenaga kerja yang terlibat. Belum termasuk toko bangunan, distributor material, transportasi, dan sektor usaha lainnya yang ikut bergerak," ujarnya.

Ia juga menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai mengadopsi mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) karena dinilai mampu meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi pelaku usaha lokal.