Dinsos P3A Blora Perbarui Data Calon Penerima Bantuan Sambung Listrik

BLORA – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, siap berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blora untuk memperbarui data calon penerima bantuan penyambungan listrik di Kecamatan Banjarejo.

"Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil verifikasi dan validasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Kendeng Selatan yang menyatakan usulan 25 kepala keluarga (KK) dari Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo belum memenuhi persyaratan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)," kata Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora Luluk Agung Kusuma Ariadi di Blora, Jateng, Jumat (03/7).

Penyebabnya, kata dia, karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum sesuai, sementara sebagian Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdeteksi telah terhubung dengan sambungan listrik.

Untuk itu, pihaknya siap berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila diperlukan akan diajukan Seorang warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memasukkan nomor token pada meteran listrik. ANTARA (GC) ulang. Sementara terkait NIK, akan dikoordinasikan dengan Disdukcapil Blora agar data dapat disinkronkan.

Luluk menjelaskan berdasarkan data DTSEN per 3 Juli 2026, jumlah keluarga dan individu di Kecamatan Banjarejo yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 cukup besar. Pada desil 1 tercatat sebanyak 3.374 keluarga atau 9.506 individu, desil 2 sebanyak 3.790 keluarga (11.147 individu), desil 3 sebanyak 2.824 keluarga (8.416 individu), desil 4 sebanyak 2.564 keluarga (7.478 individu), dan desil 5 sebanyak 2.005 keluarga (5.881 individu).

Ia berharap proses pemutakhiran data dapat memperbaiki status calon penerima, sehingga warga yang memenuhi persyaratan dapat kembali diusulkan sebagai penerima program Bantuan Pasang Baru Listrik pada tahun anggaran 2027.

Sementara itu, Camat Banjarejo Heksa Wismaningsih mengatakan pihaknya menginstruksikan Pemerintah Desa Buluroto bersama pendamping program keluarga harapan (PKH) untuk segera menindaklanjuti hasil verifikasi usulan bantuan penyambungan listrik bagi 25 kepala keluarga di desa tersebut.

"Saya sudah menginstruksikan pemerintah desa dan pendamping PKH untuk segera menindaklanjuti," ujarnya.

Menurut Heksa, tindak lanjut tersebut dilakukan melalui pembaruan data DTSEN dan kelengkapan administrasi yang diperlukan agar warga yang memenuhi persyaratan dapat kembali diusulkan sebagai calon penerima Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun anggaran 2027.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, Dinsos P3A, BPS, Disdukcapil, dan Dinas ESDM dapat mempercepat proses pemutakhiran data sehingga masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik mandiri dapat segera memperoleh bantuan.