Tiongkok Resmi Perketat Pengawasan Investasi Luar Negeri Mulai 1 Juli

BEIJING – Tiongkok resmi memperketat pengawasan terhadap investasi ke luar negeri melalui pemberlakuan regulasi baru bertajuk keamanan nasional yang mulai berlaku pada Rabu (1/7). Kebijakan tersebut diterapkan di tengah meningkatnya persaingan teknologi antara Beijing dan Washington.

Dilansir dari Channel NewsAsia, aturan baru yang pertama kali diumumkan pada 1 Juni itu memberikan landasan hukum yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengawasi arus modal, investasi, serta perpindahan tenaga ahli lintas batas negara.

Beijing memandang sektor-sektor strategis seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan teknologi hijau sebagai pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus kepentingan keamanan nasional. Pemerintah pun berkomitmen mempercepat pengembangan industri-industri tersebut di dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan yang diterbitkan Dewan Negara atau Kabinet Tiongkok, regulasi tersebut bertujuan "meningkatkan kualitas dan tingkat investasi ke luar negeri."

Namun, sejumlah pelaku usaha menilai kebijakan itu berpotensi membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok untuk memperluas akses ke pasar global.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa seluruh investasi luar negeri harus sejalan dengan "konsep keamanan nasional secara menyeluruh", sekaligus mampu "menyeimbangkan kepentingan domestik dan internasional."

Kerangka aturan baru itu juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau investasi maupun transfer yang dinilai dapat memengaruhi keamanan nasional.

Sikap kehati-hatian Beijing terhadap transaksi lintas negara sebenarnya telah terlihat sebelumnya. Pada April lalu, badan perencanaan ekonomi tertinggi Tiongkok menolak upaya Meta, induk perusahaan Facebook, mengakuisisi perusahaan rintisan kecerdasan buatan Manus, yang didirikan oleh perusahaan asal Tiongkok namun kini berbasis di Singapura.

Tren Pembatasan

Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat (AS)–Tiongkok (US-China Economic and Security Review Commission) menyatakan kebijakan tersebut memperkuat tren pembatasan yang telah diamati selama beberapa bulan terakhir.

Dalam laporannya pada Mei lalu, komisi bipartisan itu memperingatkan bahwa "seperti yang sering terjadi pada undang-undang terkait keamanan nasional Tiongkok, otoritas penegak hukum memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pelanggaran, sehingga menciptakan risiko lebih lanjut bagi perusahaan asing."

Kepala Ekonom Asia-Pasifik Natixis, Alicia Garcia-Herrero, mengatakan kepada AFP bahwa langkah Beijing bertujuan melindungi keunggulan domestik di bidang kecerdasan buatan dalam persaingan dengan AS. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut berisiko membatasi akses investasi Tiongkok ke berbagai kawasan dunia.

"Ini sangat buruk bagi Eropa, karena jika ada yang percaya bahwa kita akan bergantung pada model AI terbuka Tiongkok, itu salah - kita tidak bisa," katanya.