Pengusaha UMKM Perempuan Dapat Jalur Kredit Khusus, Akses Modal Diperluas

JAKARTA – Skema kredit khusus menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor prioritas yang selama ini menghadapi keterbatasan modal.

Dengan desain yang tepat, seperti bunga yang kompetitif, tenor yang lebih panjang, dan persyaratan yang fleksibel, skema ini tidak hanya mendorong investasi dan ekspansi usaha, tetapi juga memperkuat produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pemerintah menyiapkan skema Kredit Program khusus bagi perempuan pelaku usaha mikro dengan suku bunga hanya 8 persen (flat) per tahun.

"Skema baru tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/7).

Ia menjelaskan, selama ini pembiayaan PNM Mekaar berada pada kisaran 18-25 persen sehingga dengan turun suku bunganya menjadi 8 persen (flat) per tahun akan meringankan cicilan kreditnya.

"Sehingga ibu-ibu yang mau berusaha, yang sedang berusaha, dan yang pernah serta akan kembali berusaha dapat memperoleh pembiayaan yang jauh lebih terjangkau," katanya.

Skema tersebut merupakan transformasi pembiayaan PNM Mekaar menjadi Kredit Program bagi perempuan pelaku usaha mikro dengan plafon pembiayaan hingga Rp15 juta per debitur dan tenor 6 hingga 24 bulan.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan.

Untuk mendukung implementasinya, pemerintah sedang menyiapkan berbagai regulasi pendukung dan menyiapkan dukungan fiskal berupa subsidi bunga/subsidi marjin sebesar Rp2,62 triliun untuk tahun 2026.

“Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, meningkatkan kapasitas usaha perempuan pelaku usaha mikro, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Haryo.

Hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp167,97 triliun atau sekitar 49,20 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp341,39 triliun.

Capaian tersebut ditopang dengan kinerja positif KUR yang telah mencapai Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga sebesar 2,39 persen.

Penyaluran tersebut setara 50,83 persen dari target plafon KUR tahun 2026. Sedangkan untuk kredit program lain, realisasi Kredit Alsintan sebesar Rp71,10 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp91,93 miliar, dan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp17,74 triliun.

"Pemerintah tidak hanya memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap tersedia, tetapi juga terus menyempurnakan berbagai skema Kredit Program agar semakin tepat sasaran, lebih inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di berbagai sektor. Melalui penguatan Kredit Program, kita ingin mendorong semakin banyak masyarakat yang naik kelas dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya," ujar Haryo.