Kelaparan RI Turun Jadi 6,3 Persen, Gerakan Pangan Murah Diperluas ke 514 Daerah

Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi strategi pemerintah memperluas akses pangan terjangkau untuk menjaga konsumsi masyarakat dan menekan angka kelaparan.

"Fokus pemerintah sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo adalah stabilisasi pangan pokok. Kami di Bapanas bersama-sama terus melakukan intervensi agar masyarakat terbantu. Stok pangan kita banyak, insya Allah aman," kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/10).

Peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2026 dilaksanakan Bapanas bersama Perum Bulog, ID FOOD, pemerintah daerah dan kalangan swasta dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Aksi serentak GPM Nasional itu ditujukan agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga lebih terjangkau, sehingga tingkat konsumsi mampu terjaga semakin baik dan kelaparan berhasil terentaskan.

Adapun Food and Agriculture Organization (FAO) melaporkan dalam The State of Food Security and Nutrition in the World 2026, prevalensi kelaparan untuk populasi di Indonesia telah menurun dari 18,4 persen yang merupakan rata-rata selama tahun 2004-2006 menjadi 6,3 persen pada rata-rata selama tahun 2023-2025.

Dalam regional Asia Tenggara, Indonesia ditempatkan menjadi negara dengan penurunan prevalensi kelaparan terbesar ketiga dengan deviasi mencapai 12,1 persen.

Sementara Myanmar berada di urutan pertama dengan deviasi 20,2 persen dari 24,8 persen pada 2004-2006 menjadi 4,6 persen pada 2023-2025. Urutan kedua ada Filipina dengan deviasi 13,9 persen dari 17,3 persen ke 3,4 persen.

Melalui GPM, pemerintah mengupayakan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pangan dengan harga lebih terjangkau dapat semakin meningkat. Pemerataan GPM digenjot pemerintah secara kolaboratif agar sasarannya dapat merambah ke seluruh kabupaten/kota.

Sampai minggu ketiga Oktober 2026, Bapanas mencatatkan pelaksanaan GPM telah mencapai 11.349 kali di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Realisasi GPM tahun 2026 ini terbukti semakin meluas karena pada pelaksanaan GPM selama tahun 2025 menyasar 385 kabupaten/kota saja.

Bapanas menyatakan adanya perluasan akses penyediaan pasar murah bagi masyarakat diyakini turut andil dalam pengendalian inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan. Perkembangan tingkat inflasi pangan menjelang akhir tahun memang kerap memunculkan fluktuasi.

Adapun pada September 2026, tingkat inflasi pangan secara tahunan berada di 5,03 persen. Namun jika dibandingkan terhadap tahun 2025 justru masih lebih stabil, karena inflasi pangan pada September 2025 mencatatkan hingga 6,44 persen.

Akan tetapi inflasi pangan tersebut berhasil ditekan karena pada Januari 2026 melandai di 1,14 persen.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa mengatakan GPM yang digelar serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan akan terus dioptimalkan agar manfaatnya semakin luas dirasakan.

"Kita hari ini melaksanakan Gerakan Pangan Murah dalam rangka hari pangan sedunia. Kegiatan ini sudah berlangsung (sejak lama), cuma hari ini kita optimalkan dan kita berharap ini bisa terus kita tingkatkan," ujar Saleh saat meninjau GPM di Kantor Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.