Kawal Ketat Asuransi Penumpang KMP Batumandi, Kemenhub Tegaskan Tak Boleh Ada yang Terlewat

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Jasa Raharja memastikan pemenuhan hak dan klaim asuransi penumpang KMP Batumandi berjalan optimal pascainsiden kebakaran di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten. 

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama PT Jasa Raharja terus mengawal pemenuhan hak-hak penumpang KMP Batumandi pascakebakaran di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten, pada Selasa (20/10/2026)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan, dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/10).

Dia menyampaikan upaya itu dilakukan melalui koordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Jasaraharja Putera untuk memastikan tindak lanjut klaim asuransi penumpang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan penanganan insiden tidak berhenti pada proses evakuasi, tetapi juga mencakup pengawalan terhadap hak-hak penumpang yang terdampak.

"Keselamatan penumpang menjadi prioritas, dan kami juga memastikan tindak lanjut terhadap hak-hak penumpang mendapat perhatian," ujarnya.

Untuk itu, kata Lollan, pihaknya berkoordinasi dengan ASDP, Jasa Raharja, Jasaraharja Putera, dan instansi terkait agar proses pendataan dan klaim dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lollan menekankan akurasi data menjadi kunci utama agar tidak ada kendala dalam pencairan hak penumpang.

Karena itu, sinergi antara operator kapal, penyedia layanan asuransi, dan pemangku kepentingan sangat diperlukan guna memberikan kepastian informasi mengenai mekanisme pengajuan klaim dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

"Kami mendorong seluruh pihak untuk mengawal proses verifikasi ini dengan cermat, sehingga para penumpang mendapatkan kejelasan serta kemudahan dalam mengurus hak-hak mereka," tegas Lollan.

Kemenhub akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal perkembangan penanganan pascainsiden KMP Batumandi, khususnya dalam memastikan tindak lanjut perlindungan penumpang berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan sejak awal kejadian pihaknya telah bergerak melakukan koordinasi dan memastikan penjaminan biaya perawatan bagi para korban sebagai bagian dari upaya negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Jasa Raharja berkomitmen memastikan korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak awal kejadian, kami telah menerbitkan jaminan biaya perawatan bagi 13 korban yang dirawat di RS Krakatau Medika, dengan plafon maksimal Rp20 juta per korban," katanya.

Awaluddin menuturkan hal itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan, sekaligus memastikan mereka memperoleh akses terhadap layanan kesehatan sesuai haknya.

Sementara itu, PT Jasaraharja Putera terus bersiaga melakukan pendataan dan verifikasi terhadap penumpang terdampak sebagai bagian dari proses perlindungan asuransi sesuai ketentuan polis yang berlaku.

Proses tersebut didukung oleh tim teknis klaim yang berkoordinasi dengan ASDP dan pihak pelabuhan guna memastikan proses verifikasi berjalan dengan baik sehingga hak-hak korban dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.