Dedi Mulyadi Hadapi Dilema SPMB 2026, Ribuan Siswa Miskin Terancam Tak Tertampung di Sekolah Negeri

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku tengah menghadapi dilema besar dalam upaya menjamin hak pendidikan bagi puluhan hingga ratusan ribu siswa dari keluarga miskin yang terancam tidak tertampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di sekolah negeri akibat keterbatasan kapasitas.

Dedi menjelaskan, pihaknya sempat mempertimbangkan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Namun, rencana tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya keberatan dari sejumlah yayasan sekolah swasta.

Di sisi lain, sejumlah sekolah swasta juga disebut belum sepenuhnya menerima tawaran kerja sama pembiayaan yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menampung calon siswa tersebut.

“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Senin (22/6).

Menghadapi kondisi tersebut, Dedi mendesak manajemen sekolah swasta di Jawa Barat untuk melonggarkan ego sektoral dan membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi calon murid dari keluarga ekonomi menengah ke bawah pada tahun ajaran 2026/2027.

Pemprov Jabar sendiri telah menyiapkan skema stimulus fiskal berupa bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa pada tahun pertama sebagai kompensasi bagi sekolah swasta yang bersedia menampung siswa miskin. Skema tersebut diharapkan dapat segera disepakati oleh pihak yayasan.

Menurut Dedi, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi langkah penting untuk memutus rantai anak putus sekolah di tingkat SMA dan SMK.

Ia menegaskan, tanpa adanya fleksibilitas dari sekolah swasta, anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri berisiko kehilangan akses pendidikan.

Sebagai kepala daerah, ia berkomitmen untuk memastikan seluruh anak dari keluarga rentan tetap mendapatkan hak pendidikan yang setara dan tidak terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan pemetaan sosiologis Pemprov Jabar, masyarakat dari kelompok ekonomi mampu umumnya telah memilih sekolah swasta secara mandiri. Sementara itu, calon siswa yang memenuhi kriteria SPMB 2026 akan didistribusikan ke sekolah negeri yang tersedia.

Karena itu, sisa kuota di sekolah swasta mitra diharapkan dapat diprioritaskan untuk menampung siswa dari keluarga kurang mampu demi mewujudkan asas keadilan sosial dalam pendidikan.