Cair Rp19,2 T! Program Kredit Perumahan Ini Banjir Peminat, Plafon Naik Jadi Rp50 T

JAKARTA— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Rapat tersebut membahas optimalisasi pelaksanaan Kredit Program pada Semester I Tahun 2026, termasuk perkembangan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung sektor perumahan sekaligus memperkuat pelaku UMKM.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Danantara, serta BP BUMN dalam pengembangan program KPP.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan terhadap Kredit Program Perumahan. Dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Danantara, dan BP BUMN sangat penting dalam mempercepat penyaluran program ini," ujarnya

Menteri PKP menjelaskan bahwa KPP merupakan salah satu program strategis pemerintah yang diluncurkan pada 21 Oktober 2025 untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi supply maupun demand.

Menteri PKP menjelaskan bahwa penyaluran KPP terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi supply dan sisi demand. Sisi supply ditujukan untuk mendukung pelaku usaha di sektor perumahan, seperti pengembang, kontraktor, produsen bahan bangunan, toko material, hingga UMKM yang terlibat dalam rantai pasok pembangunan perumahan. Sementara itu, sisi demand diperuntukkan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk memiliki, membangun, merenovasi, atau meningkatkan kualitas rumahnya.

Pada periode awal pelaksanaan, yakni 21 Oktober hingga 31 Desember 2025, realisasi KPP telah mencapai Rp5,64 triliun dengan total 12.175 debitur, yang terdiri atas 1.237 debitur dari sisi supply dan 10.938 debitur dari sisi demand.

Seiring tingginya antusiasme dan kebutuhan masyarakat, pemerintah terus meningkatkan target penyaluran KPP. Pada Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 17 November 2025, plafon KPP tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp36 triliun.

Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran KPP telah mencapai Rp19,24 triliun atau sekitar 54 persen dari target awal Rp36 triliun, dengan total sebanyak 91.045 debitur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.271 debitur berasal dari sisi supply dan 88.774 debitur berasal dari sisi demand.

Tingginya capaian tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan perumahan. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan peningkatan plafon KPP tahun 2026 dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun agar semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan yang dapat memanfaatkan program tersebut.

“Dengan capaian yang sudah mencapai sekitar 54 persen atau Rp19,2 triliun, plafon KPP tahun 2026 ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Menteri PKP.

Dalam penyalurannya, bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi kontributor terbesar dengan total penyaluran mencapai Rp17,93 triliun atau sekitar 93,21 persen dari total realisasi nasional.

Adapun lima bank dengan realisasi penyaluran KPP terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp10,18 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp3,65 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp2,03 triliun, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp1,06 triliun, dan Bank Mandiri sebesar Rp1,02 triliun.

Selain Himbara, bank pembangunan daerah dan bank swasta juga turut berkontribusi dalam penyaluran KPP. Hingga 20 Juni 2026, bank pembangunan daerah telah menyalurkan Rp936,17 miliar kepada 1.994 debitur dengan penyalur terbesar dari Bank Jateng, sedangkan bank swasta mencatat penyaluran sebesar Rp370,7 miliar kepada 120 debitur dengan penyalur terbesar melalui Bank Nobu.