Butuh Kerja Keras dan Konsistensi Kebijakan untuk Meraih Target di 2027

Investasi pun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen untuk mendukung target tersebut, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Pemerintah juga akan terus melakukan deregulasi dan mengatasi hambatan investasi (debottlenecking) untuk memperbaiki iklim investasi nasional melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi lintas sektor serta lembaga.

Secara paralel, Pemerintah akan menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang bijak guna menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai strategi pro growth-pro welfare merupakan langkah tepat karena berupaya menggabungkan dua tujuan sekaligus, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi kualitas pertumbuhan juga harus menjadi perhatian agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Iyuk mengatakan target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 masih memungkinkan untuk dicapai, namun membutuhkan kerja keras dan konsistensi kebijakan. Ia menilai kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas, dapat menjadi tantangan bagi pencapaian target tersebut.

Kunci Utama

Menurut dia, peningkatan investasi hingga kisaran 6,5 persen sampai 7,5 persen menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya terkonsentrasi pada sektor ekstraktif, melainkan juga pada industri manufaktur, hilirisasi, ekonomi digital, serta sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Sedangkan, strategi pro welfare tidak cukup hanya diwujudkan melalui program bantuan sosial. Pemerintah perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan peningkatan layanan kesehatan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilan strategi itu jelasnya sangat bergantung pada reformasi struktural yang konsisten, termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian hukum, dan perbaikan iklim usaha.

“Target pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dicapai apabila pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus mempercepat reformasi yang meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Pertumbuhan dan kesejahteraan harus berjalan beriringan, bukan dipertentangkan,” katanya.