Butuh Kerja Keras dan Konsistensi Kebijakan untuk Meraih Target di 2027

JAKARTA - Ketidakpastian global dan dinamika politik dalam negeri dinilai menjadi tantangan berat bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027. Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko mengingatkan pemerintah untuk lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi makro.

“Kondisi global yang tidak menentu dan dinamika politik dalam negeri telah menyebabkan kenaikan harga minyak, meningkatnya imbal hasil Treasury AS yang berakibat terjadinya capital inflow ke AS,” kata Suhartoko.

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pelemahan rupiah. Pasar modal pun ikut terdampak dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cukup dalam. “Selain itu kenaikan minyak juga memicu kenaikan harga berbagai macam barang,” tambahnya.

Suhartoko menilai stabilitas perekonomian saat ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter sudah mengambil langkah yang tepat untuk menarik aliran modal masuk dan menahan capital outflow dengan menaikkan suku bunga hingga 0,75 persen atau 75 basis poin (bps) hanya dalam tiga pekan.

“BI telah menaikkan suku bunga acuan 25 bps, setelah sebelumnya naik 50 bps. Kenaikan suku bunga acuan pada umumnya akan segera tertransmisikan ke pasar keuangan, sehingga imbal hasil surat berharga di Indonesia menjadi lebih menarik. BI juga menurunkan biaya swap lindung nilai dan imbal hasil SRBI,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan moneter saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Diperlukan langkah komplementer dari sisi fiskal.

“Apa yang dilakukan BI tidak cukup untuk stabilitas nilai tukar. Diperkirakan tindakan yang komplementer dari sisi fiskal, yaitu secara transparan memperbaiki sisi fiskal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengemas komunikasi kebijakan agar menimbulkan ekspektasi yang positif,” kata Suhartoko.

Ia menegaskan saat ini pemerintah harus mulai concern terhadap stabilitas.

“Intinya mulai harus concern stabilitas. Otoritas moneter mulai berupaya, lalu fiskal bagaimana? Perlu evaluasi program prioritas yang menelan dana jumbo,” kata Suhartoko.

Pemerintah sendiri memperoyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 mendatang. Namun, tekanan eksternal dan ruang fiskal yang terbatas membuat target tersebut dinilai perlu diwaspadai.

Pro Growth-Pro Welfare

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6) mengatakan Pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 melalui strategi pro pertumbuhan dan pro kesejahteraan atau pro growth-pro welfare”.

 “Melalui strategi pro growth-pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan,” kata Menkeu. Dengan strategi itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari trajektori menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.

Investasi pun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen untuk mendukung target tersebut, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Pemerintah juga akan terus melakukan deregulasi dan mengatasi hambatan investasi (debottlenecking) untuk memperbaiki iklim investasi nasional melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi lintas sektor serta lembaga.

Secara paralel, Pemerintah akan menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang bijak guna menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.