Pemerintah Siapkan Digital Single ID Berbasis AI, Penyaluran Bansos Ditargetkan Lebih Akurat dan Efisien

Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem "digital single ID" berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6), mengatakan sistem tersebut ditargetkan dapat mulai diterapkan pada akhir tahun ini untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.

“Digital single ID mungkin akhir tahun ini akan berjalan sehingga semua bantuan sosial atau direct cash transfer akan lebih tepat sasaran dan dapat menghemat anggaran cukup besar,” ujar Luhut.

Ia menjelaskan pemerintahan ke depan akan semakin mengandalkan digitalisasi berbasis AI untuk mengintegrasikan data masyarakat dan berbagai program pemerintah.

Saat ini, kata dia, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut.

Melalui integrasi itu, pemerintah dapat mengidentifikasi serta memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk dalam mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.

Selain untuk bantuan sosial, sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.

Menurut Luhut, teknologi kecerdasan artifisial dapat membantu pemerintah memberikan penilaian atau skor terhadap pelaku UMKM berdasarkan data yang terintegrasi sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan dapat lebih tepat sasaran.

“Ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena data pelaku usaha dapat dipantau dengan jelas,” ujarnya.

Ia menambahkan Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital terintegrasi berbasis AI.

Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa, sistem tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemantauan program secara lebih efektif.

Luhut menyebut seluruh proses mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan dapat dipantau secara waktu nyata untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan.

“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” kata Luhut.

Ia juga menegaskan pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam transformasi digital pemerintahan.