London Business School Angkat SATSPAM sebagai Studi Kasus AI untuk Perlindungan Masyarakat dari Penipuan Digital

JAKARTA – Inisiatif perlindungan masyarakat dari ancaman scam dan spam digital yang dikembangkan oleh PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) bersama Tanla Platforms mendapat pengakuan internasional. Program bernama Satspam tersebut resmi diangkat sebagai studi kasus oleh London Business School (LBS), salah satu institusi pendidikan bisnis terkemuka di dunia.

Dalam kajiannya, LBS menyoroti Satspam sebagai contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk membantu melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan digital yang semakin berkembang. Studi tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor industri, pemerintah, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Pengakuan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa inovasi teknologi yang lahir di Indonesia mampu memberikan kontribusi dalam diskusi global mengenai keamanan digital. Selain itu, keberhasilan Satspam juga mencerminkan sinergi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah, termasuk dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menciptakan iklim transformasi digital yang kondusif.

Director and Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison sekaligus Chair Global Anti-Scam Alliance Indonesia Chapter, Reski Damayanti, mengatakan pengakuan dari London Business School menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tantangan penipuan digital global, tetapi juga dapat menghadirkan solusi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Reski, Satspam menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara operator telekomunikasi dan regulator mampu menghasilkan perlindungan yang berdampak sistemik bagi masyarakat. Ia menilai model kerja sama tersebut perlu diperluas dengan melibatkan sektor lain seperti penyedia jasa keuangan, platform digital, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak terkait lainnya mengingat penipuan digital merupakan persoalan lintas sektor.

“Penipuan digital tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas ekosistem agar perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya melalui siaran pers pada hari Jumat (5/6).

Sejak diluncurkan pada Agustus 2025, Satspam telah membantu mendeteksi lebih dari dua miliar indikasi scam dan spam di jaringan Indosat. Sistem ini memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis berbagai sinyal komunikasi secara real-time guna mengenali pola ancaman yang terus berkembang.

Melalui pendekatan berbasis jaringan, Satspam diklaim mampu mencapai tingkat akurasi deteksi lebih dari 90 persen. Sistem ini juga memberikan perlindungan terhadap pesan singkat (SMS) maupun panggilan suara yang berpotensi digunakan sebagai sarana penipuan.

Berbeda dengan metode konvensional yang mengandalkan daftar blokir statis, Satspam dirancang untuk terus mempelajari pola ancaman baru sehingga dapat beradaptasi dengan berbagai modus penipuan digital yang semakin dinamis.

Dukungan Regulator Perkuat Perlindungan Digital

Keberhasilan implementasi Satspam juga didukung oleh kerja sama erat dengan regulator. Komdigi dinilai berperan dalam menyediakan landasan kebijakan yang memungkinkan pengembangan teknologi perlindungan berbasis AI dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan data pribadi, dan kepentingan konsumen.

Kolaborasi tersebut turut diwujudkan melalui pembentukan Indonesia Anti-Scam Center, forum koordinasi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kerangka Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti). Forum ini bertujuan mempercepat penanganan kasus penipuan transaksi keuangan, termasuk pemblokiran rekening dan upaya pemulihan dana korban.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, menegaskan bahwa pemanfaatan AI menjadi semakin penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital.

Menurut Nezar, transformasi digital harus dibangun di atas rasa aman dan kepercayaan publik. Ia menilai perkembangan modus penipuan digital yang sangat cepat membuat pendekatan konvensional tidak lagi memadai sehingga dibutuhkan dukungan teknologi dan kolaborasi yang lebih kuat.