Bappenas Lirik Biodiversity Credit, Skema Baru Biayai Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA – Penguatan pembiayaan pembangunan berkelanjutan menjadi faktor penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Melalui pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan, seperti obligasi hijau, investasi berbasis ESG, dan pembiayaan transisi energi, Indonesia dapat memperluas sumber pendanaan bagi berbagai proyek strategis jangka panjang.

Selain mendukung pencapaian target pembangunan nasional, langkah ini juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap komitmen Indonesia dalam mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) mendorong pengembangan biodiversity credit sebagai instrumen pembiayaan inovatif guna mendukung konservasi keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan Biodiversity Expenditure Review, kebutuhan pendanaan pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia diperkirakan mencapai Rp118,5–Rp163,8 triliun per tahun, sementara kapasitas pembiayaan yang tersedia saat ini baru sekitar Rp21,6 triliun per tahun, mencerminkan kesenjangan hingga 82–87 persen.

“Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pengembangan biodiversity credit sebagai instrumen pembiayaan inovatif yang dapat memperkuat konservasi keanekaragaman hayati sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam acara Biodiversity Credit Policy Dialogue: Indonesia–Australia, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (30/5).

Teguh menyampaikan bahwa keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia bukan hanya aset ekologis, tetapi juga fondasi penting pembangunan nasional yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan, serta membuka potensi besar ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai wujud nyata, lanjut dia, pemerintah mengembangkan biodiversity credit sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. IBSAP mendorong pengembangan berbagai strategi pembiayaan, termasuk instrumen berbasis pasar, perluasan peran dunia usaha melalui skema blended finance, serta penguatan kemitraan pemerintah dan swasta.

Teguh menegaskan biodiversity credit merupakan instrumen pembiayaan inovatif yang merepresentasikan hasil positif keanekaragaman hayati yang terukur, terverifikasi, dan berbasis bukti. Instrumen ini dirancang untuk menghasilkan manfaat tambahan bagi keanekaragaman hayati di luar skenario business as usual.

Terdapat tiga jenis utama biodiversity credit, yaitu uplift melalui restorasi ekologi aktif, conserve untuk menjaga ekosistem tetap utuh, dan avoided loss melalui upaya pencegahan penurunan keanekaragaman hayati.

“Saat ini, Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait melalui dukungan UNDP Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) sedang menginisiasi 3 (tiga) proyek percontohan dan menyusun white paper biodiversity credit yang diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan pasar yang kredibel dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup Noer Adi Wardojo menyampaikan pentingnya pendekatan high-integrity biodiversity credit, penguatan pelibatan pemangku kepentingan, pengembangan pilot project, serta pembentukan task force biodiversity credit.

"Pengembangan biodiversity credit di Indonesia harus dilandasi oleh integritas yang tinggi, pelibatan pemangku kepentingan yang inklusif, dan kerangka tata kelola yang kuat agar instrumen ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi keanekaragaman hayati," ujar Noer.

Sementara itu, Pemerintah Australia berbagi pengalaman dalam pengembangan pasar biodiversity credit melalui Nature Repair Market guna menghasilkan perlindungan keanekaragaman hayati berintegritas tinggi melalui proses yang transparan dan berbasis ilmiah.

Skema ini selaras dengan kerangka pasar karbon Australia melalui Australian Carbon Credit Unit Scheme (ACCU), dan secara khusus mengakui peran penting masyarakat First Nations dalam perlindungan keanekaragaman hayati.