Pemerintah Didorong Terbitkan Keppres IKN

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Romy Soekarno menilai putusan MK tidak berarti pembangunan IKN dihentikan.

Menurut dia, pembangunan IKN tetap dapat dilanjutkan secara bertahap dan realistis sesuai kemampuan negara serta prioritas nasional.

“Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus kita hormati sebagai bagian dari kepastian konstitusi dan kepastian tahapan perpindahan ibu kota negara,” ujar Romy.

Ia mengatakan putusan MK justru memberi ruang bagi pemerintah untuk mempersiapkan transisi secara lebih matang, baik dari sisi infrastruktur, birokrasi, fiskal, maupun kesiapan sosial-ekonomi.

Romy juga menilai IKN dapat dikembangkan sebagai pusat pemerintahan strategis sekaligus green capital Indonesia di masa depan. Untuk sementara, kawasan itu dapat difungsikan bertahap sebagai kawasan istana kepresidenan strategis sambil menunggu kesiapan penuh perpindahan pemerintahan nasional.

“Yang terpenting adalah bagaimana proses transisinya dilakukan secara konstitusional, realistis, efisien, dan tetap menjaga stabilitas nasional serta kepentingan rakyat Indonesia,” katanya.