Belanja Modal Kalsel Naik 65,21 Persen di Triwulan I 2026, Fokus Percepatan Infrastruktur

BANJARMASIN - Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan mulai memacu akselerasi proyek infrastruktur dan investasi publik pada awal tahun anggaran 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan menyebut pemerintah daerah di provinsi itu mulai mempercepat proyek infrastruktur dan investasi publik yang ditandai lonjakan realisasi belanja modal sebesar 65,21 persen pada triwulan I 2026.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Senin, mengatakan percepatan tersebut terlihat dari mulai meningkatnya eksekusi proyek-proyek pembangunan daerah sejak awal tahun anggaran, meskipun secara total pertumbuhan belanja daerah masih melambat dibandingkan periode sebelumnya.

“Kenaikan signifikan belanja modal 65,21 persen secara tahunan, menjadi indikator utama akselerasi pembangunan karena belanja tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek infrastruktur, pengadaan aset pemerintah, dan investasi publik di daerah,” ujarnya.

Hingga triwulan I 2026, ia merinci realisasi belanja daerah di Kalimantan Selatan mencapai Rp5,59 triliun atau 13,66 persen dari total pagu anggaran, sedangkan pendapatan daerah terealisasi Rp7,45 triliun atau 23,68 persen dari target.

Catur menilai percepatan realisasi belanja modal pada awal tahun diharapkan dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi regional pada kuartal berikutnya melalui peningkatan aktivitas pembangunan dan perputaran ekonomi di daerah.

Selain itu, realisasi Belanja Negara tercatat sebesar Rp7,39 triliun, sementara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menjadi motor utama penggerak fiskal dengan realisasi Rp1,97 triliun atau tumbuh 28,73 persen, serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebagai kontributor terbesar dengan nilai Rp5,43 triliun.

Pada sisi penerimaan, pendapatan negara di Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 terkumpul sebesar Rp2,18 triliun atau 7,42 persen dari target tahunan dan masih tumbuh 5,08 persen secara nominal dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Ia menambahkan penerimaan perpajakan sempat mengalami tekanan dengan kontraksi 4,31 persen secara tahunan akibat tingginya restitusi pajak dan pengaruh kebijakan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun anggaran.

“Di tengah dinamika itu, defisit regional Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp5,21 triliun yang mencerminkan peran APBN sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya dorong ekonomi daerah pada awal tahun melalui penguatan belanja pemerintah dan investasi publik,” ujar Catur.