Cak Imin: Kekerasan Seksual di Pesantren Sudah Masuk Tahap Darurat

“Ini kejahatan serius, bukan sekadar pelanggaran moral. Pencabulan terhadap santriwati adalah kejahatan seksual yang masuk kategori berat karena ada relasi kuasa,” ujarnya.

Maman menjelaskan Pasal 15 UU TPKS memungkinkan hukuman ditambah sepertiga dari ancaman maksimal apabila pelaku merupakan tokoh agama, pendidik, orang tua, wali, atau pihak yang memiliki kuasa terhadap korban.

“Pelaku harus dihukum berat. Jika pesantren terbukti lalai atau terlibat, izinnya layak dicabut. Namun jika tidak, maka yang harus dilakukan adalah pembenahan total dengan pengawasan ketat,” katanya.

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan di pesantren mengingat kasus kekerasan seksual terus berulang.

Menurut dia, negara harus memastikan perlindungan santri melalui pengawasan ketat, audit sistem pengasuhan, penerapan standar perlindungan anak, serta penyediaan kanal pengaduan yang aman bagi santri dan santriwati.

“Penutupan bukan tujuan utama, melainkan perlindungan santri-lah yang menjadi tujuan utama. Penutupan adalah opsi jika lembaga gagal menjamin itu,” ujar Maman.

Ia menambahkan mayoritas pesantren di Indonesia tidak terlibat kasus serupa, namun kasus yang muncul menunjukkan perlunya reformasi serius agar pesantren benar-benar menjadi ruang aman bagi peserta didik.