Kerja Sama Strategis, Indonesia–Filipina Amankan Rantai Pasok Mineral Kritis

JAKARTA – Penguatan rantai pasok mineral kritis menjadi strategi penting dalam mendukung transisi energi global dan pengembangan industri berbasis teknologi tinggi, seperti baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan.

Indonesia sebagai salah satu pemilik cadangan besar nikel, bauksit, dan mineral strategis lainnya memiliki peluang besar untuk naik kelas dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pemain utama dalam industri hilirisasi.

Namun, tantangan utama masih terletak pada keterbatasan infrastruktur pengolahan, ketergantungan pada pasar eksternal, serta kebutuhan investasi besar di sepanjang rantai nilai.

Karena itu, penguatan rantai pasok tidak hanya menitikberatkan pada produksi, tetapi juga pada integrasi industri, stabilitas regulasi, dan peningkatan kapasitas teknologi dalam negeri agar nilai tambah dapat dinikmati secara optimal di tingkat nasional.

Indonesia dan Filipina menjalin kerja sama memperkuat rantai pasok mineral kritis ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).

Penandatanganan itu turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon. Maria Cristina A. Roque dalam Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable di Cebu, Kamis (8/5).

“Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina. Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Nota Kesepahaman antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang, meliputi;

Pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global, juga pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari side product (produk sampingan) industri pengolahan.

Selain itu juga Pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Menko Airlangga menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki ekosistem hilirisasi nikel yang masif, dengan nilai ekspor produk olahan nikel mencapai 9,73 miliar dolar AS pada 2025.

Proyeksi investasi hingga 47,36 miliar dolar AS dan penyerapan 180.600 tenaga kerja juga ditargetkan tercapai pada 2030. Sejumlah smelter tersebut membutuhkan pasokan bijih yang stabil dengan rasio silikon terhadap magnesium (Si:Mg) tepat yang dapat dipenuhi dari bijih nikel Filipina melalui proses blending.

“Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan (feedstock security) untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat kita. Hal ini sejalan dengan arahan KTT AECC ke-27 untuk memperkuat rantai pasok kritis di kawasan ASEAN,” tambah Menko.

Lebih lanjut, Airlangga menekankan bahwa nikel merupakan mineral kritis yang memiliki peran sentral dalam transisi energi.

Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi (energy storage), baik untuk baterai kendaraan listrik (EV) maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya. Dengan demikian, hilirisasi nikel tidak hanya mendukung sektor industri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan.

Untuk mempercepat hilirisasi, pemerintah juga terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan rantai pasok mineral kritis. KEK dapat menjadi lokomotif bagi investasi smelter, pengolahan bahan baku baterai, serta pusat inovasi teknologi hilirisasi yang berstandar internasional.