APBD Jakarta Dipangkas Rp15 Triliun, Wagub Rano Pastikan Dana KJP dan KJMU 2026 Tetap Aman

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mengalami pengurangan hampir Rp15 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan sektor pendidikan tidak akan terkena dampak efisiensi anggaran daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Rano saat membuka Forum Orientasi Penerima Baru Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (8/5). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan akses pendidikan harus tetap dijaga di tengah tantangan ekonomi global.

Menurut Rano, pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan hanya karena tekanan fiskal. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan generasi muda tetap memiliki akses pendidikan yang layak.

"Pendidikan adalah jalan untuk membuka kesempatan, memperluas harapan, dan mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik bagi generasi muda Jakarta," ujar Rano.

Ia menambahkan, pengurangan APBD hampir Rp15 triliun tidak akan memengaruhi anggaran pendidikan. Pemprov DKI tetap mempertahankan alokasi dana bantuan pendidikan agar pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan studi.

"APBD Jakarta berkurang hampir Rp15 triliun, tetapi anggaran pendidikan dan kesehatan tidak akan pernah dikurangi. Ini bentuk komitmen kami untuk memastikan akses pendidikan tetap terjaga," tegasnya.

Pada tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan hampir Rp399 miliar untuk program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dana tersebut disiapkan untuk membantu ribuan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Jakarta.

Pada tahap pertama, program KJMU diberikan kepada 16.979 mahasiswa. Sementara pada tahap kedua, bantuan tersebut kembali disalurkan kepada 16.920 mahasiswa.

Selain KJMU, Pemprov DKI juga tetap melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Anggaran yang disiapkan mencapai hampir Rp3,4 triliun untuk sekitar 700 ribu pelajar di Jakarta.

Rano menilai bantuan pendidikan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tetap berpihak pada masa depan generasi muda. Ia meminta para penerima bantuan memanfaatkan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh.

Sementara itu, Pemprov DKI juga melanjutkan program pemutihan ijazah bagi warga yang terkendala biaya administrasi sekolah. Hingga saat ini, hampir 7.000 ijazah telah berhasil diputihkan.

Program tersebut dinilai membantu masyarakat mendapatkan kembali akses pendidikan maupun peluang kerja yang sempat terhambat. Langkah itu juga menjadi bagian dari pemerataan layanan pendidikan di Jakarta.

Rano berharap mahasiswa penerima bantuan dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Ia juga meminta generasi muda terus meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing di tingkat global.