Pemkot Cimahi Jemput Bola Tekan Angka Putus Sekolah, 776 Anak Terdampak

Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat menggencarkan pendekatan jemput bola sebagai bagian dari upaya menekan angka putus sekolah yang terjadi di wilayah tersebut.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengatakan bahwa agenda aktif turun ke lapangan untuk menelusuri akar permasalahan anak yang tidak melanjutkan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pemerintah Kota Cimahi memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi, kami tidak lagi menunggu laporan masuk, tim khusus turun langsung ke lapangan untuk jaring anak-anak,” ujarnya di Cimahi, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan.

“Bersama Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan PKBM kami aktif menelusuri akar permasalahan anak putus sekolah dan mendorong mereka melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan Paket A hingga Paket C,” katanya.

Data Pemerintah Kota Cimahi sebelumnya mencatat sebanyak 776 anak putus sekolah hingga akhir 2025.

Dari jumlah tersebut, sekitar 525 anak telah kembali mengakses pendidikan melalui program kesetaraan, sementara sekitar 200 anak lainnya masih belum melanjutkan sekolah.

Menurut dia, faktor ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk bersekolah, sehingga pemerintah turut menyiapkan dukungan bagi masyarakat kurang mampu.

“Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak mampu, Pemerintah Kota Cimahi akan membantu masyarakat yang kurang mampu,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyebut pihaknya terus memperkuat kualitas pendidikan formal dengan salah satunya memperketat pengawasan menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna mencegah kecurangan.

“Menjelang pelaksanaan SPMB, kami memastikan tidak ada praktik titip-menitip. Seluruh mekanisme harus berjalan sesuai aturan, berbasis wilayah, dan menjunjung prinsip keadilan,” ungkapnya.

Ngatiyana menambahkan, pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kecurangan dalam proses penerimaan siswa.

“Tidak ada titipan-titipan. Semua diperlakukan sama. Jika ada yang mencoba menitipkan, akan diproses dan diberikan sanksi tegas,” tutupnya.