Mitigasi Iklim di Indonesia Perlu Inovasi AI dan Tata Kelola Air Terintegrasi

Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Yos Sunitiyoso, mengapresiasi riset-riset yang telah menghasilkan solusi aplikatif bagi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah terus mendorong hilirisasi hasil riset agar tidak berhenti pada tahap laboratorium, tetapi berkembang menjadi model bisnis berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi dan sosial.

“Kami mendukung pengujian program, penguatan kerja sama industri, hingga pengembangan model bisnis agar inovasi ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Pada hari kedua KIE Jakarta Summit, diskusi bertajuk Water Management in the Era of Climate Change menyoroti strategi adaptasi masyarakat di tingkat tapak.

Penelitian kolaboratif Universitas Gadjah Mada dan Australian National University mengembangkan sistem agroforestri terpadu di Sumbawa, Malaka, dan Maluku Tengah untuk meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Peneliti UGM Prof. Ahmad Maryudi menjelaskan pendekatan tersebut dilakukan melalui co-creation dan co-learning bersama masyarakat setempat.

“Kami tidak membawa solusi dari luar, melainkan belajar dari praktik yang sudah dilakukan masyarakat, lalu mengembangkannya agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim,” katanya.

Forum ini juga membahas kondisi layanan air bersih pedesaan. Penelitian gabungan UGM, Universitas Indonesia, Universitas Ibn Khaldun Bogor, dan University of Technology Sydney menemukan lebih dari 25 juta penduduk Indonesia masih bergantung pada sistem penyediaan air pedesaan berbasis komunitas yang rentan terdampak banjir, badai, dan kekeringan.

Sebagai respons, tim peneliti mengembangkan dua perangkat praktis yakni Rural Water Supply Climate Resilience Monitoring Tool (RWS CRMT) dan Rural Water Supply Climate Resilience Assessment Tool (RWS CRAT) untuk memantau dan menilai ketahanan layanan air desa terhadap risiko iklim.

Peneliti UGM Dr. Daniel menekankan pentingnya dukungan pendanaan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan bagi komunitas pengelola air.

“Kelompok masyarakat pengelola air pedesaan membutuhkan dukungan kelembagaan yang lebih responsif agar layanan air tetap tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Perencana Ahli Pertama Direktorat Penyelenggaraan SDA Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Karina Fauziah, menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan air harus disesuaikan dengan karakteristik ekosistem lokal.

Ia menilai pendekatan “business as usual” tidak lagi relevan di tengah percepatan perubahan iklim.