Kopdes Tak Boleh Jadi Pajangan, Harus Menyatu dengan Ekonomi Desa

Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci agar Kopdes Merah Putih mampu bertransformasi menjadi motor ekonomi desa yang berkelanjutan.

JAKARTA – Penguatan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi desa jika terintegrasi langsung dengan aktivitas ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat. Keterkaitan ini penting agar koperasi tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi berfungsi sebagai simpul distribusi, pembiayaan, dan pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah di tingkat desa.

Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola, tata kelola yang transparan, serta sistem pengawasan yang akuntabel. Tanpa fondasi tersebut, risiko inefisiensi dan lemahnya kepercayaan anggota dapat menghambat kinerja koperasi.

Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menekankan Kopdes Merah Putih harus terhubung erat dengan aktivitas ekonomi lokal agar mampu mendorong pertumbuhan desa sehingga menciptakan efek pengganda, termasuk lapangan kerja. Dengan rencana pembentukan hingga 80.000 koperasi dan dukungan pendanaan besar, peran koperasi diharapkan menjadi agregator yang menyerap produk lokal dan menghubungkannya ke pasar yang lebih luas.

“Koperasi bukan bekerja hanya untuk koperasi, tapi untuk menggerakkan ekonomi dasar. Jadi semestinya ada efek multiplier-nya termasuk terhadap penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Faisal di Jakarta, Rabu (29/4).

Dia menambahkan keberhasilan Kopdes tidak hanya diukur dari serapan tenaga kerja, tetapi dari kemampuannya menumbuhkan usaha desa dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas SDM, pemahaman kondisi lokal, sistem pengelolaan yang baik, serta pengawasan berbasis kinerja.

Selain itu, pengembangannya perlu dijaga agar tidak mengganggu pelaku usaha lokal yang sudah ada, melainkan memperkuat ekosistem ekonomi desa secara keseluruhan. “Jangan sampai justru keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu mematikan ekonomi dan pelaku-pelaku lokal yang sudah ada,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan 20.000 hingga 30.000 unit Kopdes Merah Putih dapat diselesaikan pada Juni 2026, dengan lebih dari 32.000 lokasi telah disiapkan dan sebagian di antaranya memasuki tahap penyelesaian. Dukungan pendanaan program tersebut mencapai 240-400 triliun rupiah. Pemerintah juga telah membuka rekrutmen sekitar 30.000 manajer koperasi sebagai tahap awal penguatan kelembagaan dan operasional Kopdes Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Kopdes Merah Putih dirancang sebagai infrastruktur ekonomi desa untuk memperkuat akses masyarakat terhadap logistik, pembiayaan, dan pasar.

Penguatan SDM

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menilai keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat ditentukan oleh penguatan SDM, tata kelola, dan sistem pengawasan. “Risiko utama terletak pada kapasitas manajer koperasi yang direkrut secara masif, sehingga perlu diimbangi dengan pelatihan terstruktur serta penerapan manajemen risiko untuk mencegah potensi kredit macet,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/4).

Dia menambahkan, dengan besarnya pendanaan sekitar 3-5 miliar rupiah per koperasi, diperlukan pengawasan kuat, transparansi, serta dukungan sistem digital untuk memantau kinerja dan risiko. Selain itu, model usaha koperasi harus disesuaikan dengan karakteristik lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat agar mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat distribusi, serta mendukung ekonomi desa secara berkelanjutan.