5 Rekomendasi MTI untuk Dongkrak Industri Penerbangan Nasional

JAKARTA – Menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional di tengah gejolak geopolitik menuntut strategi yang adaptif dan berlapis. Ketidakpastian global—mulai dari konflik kawasan, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga energi—berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama melalui lonjakan harga avtur dan keterbatasan suku cadang pesawat.

Dalam konteks ini, ketahanan industri tidak hanya bergantung pada efisiensi internal maskapai, tetapi juga pada dukungan kebijakan yang responsif.

Optimalisasi rute domestik, diversifikasi sumber pendapatan, serta penguatan kerja sama bilateral penerbangan menjadi langkah penting untuk menjaga arus penumpang dan kargo tetap stabil.

Di sisi lain, restrukturisasi keuangan dan pengelolaan risiko menjadi krusial agar maskapai mampu bertahan dari tekanan eksternal.

Lebih jauh, momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi industri, termasuk adopsi teknologi digital dan efisiensi energi.

Dengan pendekatan yang tepat, gejolak geopolitik tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga katalis untuk membangun industri penerbangan nasional yang lebih tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan guna menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional di tengah gejolak geopolitik global.

Menurut Ketua Umum MTI Haris Muhammadun, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek.

“Efektif hanya jangka pendek, tapi terbatas. Misalnya saat ini masih low season. Ketika high season, permintaan tinggi, mekanisme pasar bekerja, harga avtur masih tinggi, sementara tarif seperti sekarang akan semakin memberatkan maskapai,” ujar Haris di Jakarta, Rabu (29/4).

Ia memandang kebijakan PPN DTP lebih bersifat 'peredam gejala', bukan solusi untuk memperkuat fondasi industri penerbangan. Maka, untuk menghadapi lonjakan harga energi dan disrupsi rantai pasok, diperlukan kebijakan yang bersifat struktural dan sistemik.

Adapun beberapa rekomendasi MTI antara lain; reformasi harga dan suplai avtur, pemberian insentif fiskal bagi maskapai seperti pengurangan sementara pajak penghasilan (PPh) badan, insentif leasing pesawat (tax relief), serta relaksasi bea impor suku cadang guna menjaga arus kas dan solvabilitas.

Selain itu, efisiensi navigasi dan kebandarudaraan juga dinilai krusial. Hal ini bisa ditempuh melalui optimalisasi rute (airspace design), pengurangan holding atau delay, implementasi Performance Based Navigation (PBN), serta penurunan biaya jasa kebandarudaraan seperti ground handling, parkir, dan landing fee.

MTI juga mendorong penguatan industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri.

Di sisi lain, persepsi publik terhadap tarif penerbangan perlu dijaga agar kepercayaan terhadap transportasi udara tetap terpelihara.