Survei 8 Aspek di Kepulauan Lucipara, DKP Maluku Bongkar Potensi Harta Karun Laut

AMBON - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku menggelar survei terpadu terhadap delapan aspek di Kepulauan Lucipara dan sekitarnya guna mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut berbasis sains.

Kepala DKP Maluku Erawan Asikin di Ambon, Kamis (22/10)., mengatakan survei terpadu tersebut diperlukan agar kebijakan konservasi tidak hanya bertumpu pada data terdahulu, tetapi juga mencerminkan kondisi terkini di lapangan.

“Di sana memang tidak banyak penduduk. Namun, kami juga harus memperhitungkan masyarakat yang tidak bermukim di Lucipara, karena banyak yang menjadikan kawasan itu sebagai tempat mencari ikan atau daerah penangkapan ikan,” katanya. 

Kepulauan Lucipara memiliki ekosistem laut dan habitat penyu yang perlu dilindungi. Namun, upaya konservasi juga harus memperhitungkan aktivitas perikanan dan ketergantungan nelayan terhadap sumber daya laut di kawasan tersebut, katanya menjelaskan. 

Karena itu, pengumpulan data lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengelolaan kawasan agar perlindungan ekosistem dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Survei terpadu yang melibatkan DKP Maluku, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), CTC, mitra, peneliti, dan masyarakat tersebut mencakup delapan aspek, yakni pemetaan habitat bentik, mangrove dan lamun, mamalia laut dan penyu, potensi lokasi pemijahan ikan, perikanan dan pemanfaatan ruang laut, pengukuran karbon biru, kondisi sosial ekonomi masyarakat, ketangguhan terumbu karang, serta ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Data dari berbagai aspek tersebut diharapkan menjadi dasar untuk mengidentifikasi kondisi ekologis kawasan, pola pemanfaatan ruang laut, serta tekanan terhadap habitat dan sumber daya perikanan.

Selain perlindungan ekosistem, pemerintah daerah juga mengidentifikasi peluang pengembangan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik Kepulauan Lucipara, termasuk sektor perikanan dan pariwisata bahari.

Erawan menegaskan, pengembangan potensi ekonomi di kawasan tersebut perlu mempertimbangkan jarak, akses transportasi, serta kemampuan ekosistem dalam menanggung aktivitas manusia.

Dengan karakteristik sebagai kawasan kepulauan yang memiliki ekosistem sensitif, pengembangan pariwisata di Lucipara perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap habitat laut.

Pendekatan berbasis data ilmiah diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan langkah pengelolaan yang tepat, sehingga perlindungan keanekaragaman hayati tetap terjaga tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sumber daya laut.