Pengawasan Program MBG dengan Ketat

Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen terus mengawal pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara ketat dengan perjanjian hitam di atas putih yang telah disepakati bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

"BPOM sudah hitam putih, bahwa apapun yang terjadi dengan BGN yang berhubungan dengan program MBG, BPOM akan setia mengawal dan akan melakukan apa saja demi kesuksesannya. Ini program prioritasnya Bapak Presiden Prabowo, kita akan maksimal apapun yang terjadi," ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Selasa.

Ia juga menjelaskan mengenai anggaran pengawasan yang sempat viral diperbincangkan warganet di media sosial, yang menyatakan anggaran BPOM tidak memadai untuk pengawasan program MBG.

"Kemarin yang viral itu kan surveilansnya. Kalau pengawasan pasca-kejadian, kita luar biasa sudah jalankan, tidak perlu pakai dana-dana dari MBG dan sebagainya, tetapi kalau yang bersifat surveilans, itu ada data ilmiahnya begini, surveilans itu kita hitung dari 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) misalnya, untuk melakukan surveilans itu membutuhkan minimal sekitar tiga sampai lima persen, jadi minimal ada seribu sampai tiga ribu SPPG kita harus dalam waktu bersamaan melakukan surveilans, supaya datanya valid," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BPOM, lembaga itu juga telah mengedukasi dan mendampingi para pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan MBG, yang artinya surveilans tidak hanya represif (inspeksi), tetapi juga preventif (pembinaan) dan korektif (perbaikan standar produksi), yang berbasis pencegahan risiko.

"Itu kita lakukan secara maksimal, nah sekarang pertanyaannya, untuk yang berhubungan dengan dana swakelola yang Rp700 miliar, nah dana yang swakelola itu tujuannya lebih spesifik lagi untuk uji sampel dan pengolahannya, kemudian memberi biaya untuk apa yang kita sebut dengan laboratorium berjalan atau mobil ya, itu kan butuh biaya dan awalnya Rp700 miliar, yang disepakati Rp675 miliar," katanya.

Namun demikian, sesuai arahan dan perintah Presiden Prabowo, dalam rangka menyukseskan program MBG, maka semua kementerian/lembaga akan terus bekerja sama serta berkolaborasi guna mengawasi program prioritas peningkatan gizi tersebut agar tidak terjadi kembali insiden keamanan pangan.