30 Tahun Otonomi Daerah, Bima Arya Ingatkan Kepala Daerah: Jangan Terlena Angka Statistik

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa otonomi daerah bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang dihadiri para kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Wamendagri menyebut kata "kewenangan" menjadi roh utama dalam pelaksanaan otonomi daerah selama tiga dekade terakhir. Namun, menurutnya, kewenangan tidak akan berarti apabila tidak dibarengi dengan kemampuan dan integritas dalam menjalankan pemerintahan.

"Ada satu kata yang sangat lekat dengan otonomi daerah, yaitu kewenangan. Kewenangan tanpa kemampuan adalah angan-angan. Kewenangan tanpa integritas juga hanya melahirkan kesewenang-wenangan dan operasi tangkap tangan," ujar Bima Arya.

Ia menegaskan, otonomi daerah merupakan proses yang terus berjalan dan tidak bersifat statis. Selama 30 tahun terakhir, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar desentralisasi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Otonomi daerah bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk terus memberikan pelayanan publik, membangun pemerintahan yang berintegritas, dan menghadirkan layanan dasar yang bisa dirasakan warga," tuturnya.

Bima juga menyoroti pentingnya sinergi antara demokrasi dan pemerintahan yang efektif. Menurutnya, otonomi daerah adalah buah dari demokrasi, tetapi tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, hasilnya tidak akan dirasakan oleh masyarakat.

Ia mengatakan tugas Kemendagri bersama para kepala daerah adalah melakukan akselerasi, sinkronisasi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Langkah itu dinilai penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan meminimalisir konflik antar lembaga.

"Otonomi dan demokrasi tanpa pemerintahan yang efektif, maka tidak akan bisa dirasakan oleh warga," katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi juga seluruh jajaran birokrasi hingga tingkat desa.

"Otonomi daerah bukan hanya memerlukan kepala daerah yang hebat saja, tetapi juga pimpinan OPD, camat, lurah, hingga kepala desa yang mumpuni untuk membangun pemerintahan yang efektif," ucapnya.

Wamendagri juga menilai pekerjaan rumah terbesar dalam 30 tahun otonomi daerah saat ini adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan memperkuat kemandirian ekonomi di wilayah masing-masing. Ia menilai daerah harus mampu lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam pidatonya, Bima turut mengapresiasi para kepala daerah yang dinilai berhasil menghadapi tantangan di tingkat lokal, nasional, hingga global. Ia menyebut sedikitnya 29 kepala daerah hadir sebagai contoh inspiratif dalam mengelola pemerintahan dan menjawab berbagai persoalan masyarakat.

"Ada kepala daerah yang tidak takluk pada tantangan, tetapi bisa memaksimalkan kesempatan. Ada yang tidak hanya berkeluh kesah menghadapi masalah, tapi menjemput masalah itu untuk dikelola menjadi berkah," katanya.

Di akhir sambutannya, ia mengingatkan agar para kepala daerah tidak terlena dengan capaian angka statistik semata. Menurutnya, indikator seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga pengangguran memang penting, tetapi yang paling utama adalah dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.