Perkuat Intervensi Gizi, Bapanas Akselerasi Implementasi Beras Fortifikasi

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konsistensi pemenuhan standar teknis di seluruh rantai produksi.

Menurutnya, beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan kandungan gizi yang telah ditetapkan, termasuk penambahan lima vitamin dan mineral utama, yakni vitamin B1, B9, B12, zat besi, dan seng.

“Selain kandungan gizi, aspek proses juga menjadi perhatian utama. Tingkat homogenitas pencampuran antara beras dan kernel fortifikan harus terjaga agar setiap butir beras memiliki kualitas yang seragam. Ini menjadi titik kritis yang harus dikontrol secara ketat oleh pelaku usaha,” tegas Yusra.

Ia menambahkan, penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui mekanisme sampling dan pengujian laboratorium, pelabelan yang informatif, serta registrasi izin edar.

Dengan sistem tersebut, setiap produk yang beredar dapat dipastikan memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku.

Di sisi implementasi, beras fortifikasi terus didorong untuk terintegrasi dalam berbagai program pemerintah, seperti Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), bantuan pangan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Integrasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan intervensi gizi secara lebih terarah, terutama di wilayah rentan rawan pangan dan stunting.

Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek keterjangkauan. Pemanfaatan beras medium sebagai bahan baku fortifikasi menjadi salah satu opsi untuk menjaga harga tetap kompetitif, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses pangan bergizi dengan harga yang wajar.

Meski demikian, Bapanas mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi, antara lain kesiapan industri, ketersediaan produsen kernel fortifikan, serta kebutuhan pembiayaan dalam proses transisi dari beras biasa ke beras fortifikasi.

Saat ini, sebaran produsen masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga perlu didorong pengembangan ekosistem industri secara lebih merata di berbagai wilayah.

Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), Nina Sardjunani, menilai penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu dalam memperluas implementasi beras fortifikasi.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga mitra pembangunan, akan mempercepat terbentuknya ekosistem fortifikasi yang berkelanjutan.

“Fortifikasi pangan merupakan salah satu intervensi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat secara luas,” ujar Nina.