Pertanian harus Dikemas Jadi Industri Teknologi yang Presisi, Efisien, dan Menguntungkan

Ketiga, petani harus diberi bantuan produktif misalnya lahan gratis untuk bertanam, bibit, pupuk serta pendampingan sehingga menghasilkan panen yang baik. “Hasil panen ini semua akan diserahkan kepada petani agar mereka lebih sejahtera,” katanya.

Direktur Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Dyah Susilokarti mengatakan saat ini pihaknya memiliki lahan 37.500 hektare yang siap ditanam kedelai tapi memang ada keterbatasan bibit.

Realitas Ekonomi

Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta mengatakan, membangun kedaulatan pangan nasional tidak bisa hanya mengandalkan heroisme retoris atau ajakan sentimental agar generasi muda kembali ke sawah.

Di balik seruan “cinta pertanian” yang digaungkan oleh tokoh-tokoh seperti di HKTI, terdapat realitas ekonomi yang keras dan kesenjangan struktural yang gagal dijembatani oleh kebijakan konvensional.

“Mengandalkan semangat patriotisme anak muda tanpa mengubah lanskap agribisnis secara fundamental adalah bentuk pengabaian terhadap logika pasar yang rasional,”tegas Muliarta.

Ancaman lost generation dalam sektor pertanian bukan disebabkan oleh pudarnya rasa nasionalisme, melainkan akibat dari kegagalan sektor ini dalam menawarkan standar hidup yang layak. Generasi muda saat ini adalah kelompok yang sangat literat terhadap data dan peluang.

Selama pertanian masih dipandang sebagai sektor berisiko tinggi dengan perlindungan harga yang rendah, maka "romantisme lumpur" tidak akan pernah bisa mengalahkan daya tarik sektor industri atau jasa. Transformasi dari subsistence farming menuju smart farming berbasis teknologi digital bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak. Pertanian harus dikemas sebagai industri teknologi yang presisi, efisien, dan yang paling penting, menguntungkan.

Ambisi swasembada kedelai sebesar 2,62 juta ton pada 2029 perlu ditinjau ulang dengan kacamata ekosistem yang lebih luas. Memaksakan penanaman komoditas tertentu hanya demi mengejar angka statistik sering kali melupakan prinsip keunggulan komparatif.

“Petani tidak enggan menanam kedelai karena mereka “malas”, melainkan karena mereka logis. Tanpa adanya intervensi harga yang mampu melindungi mereka dari gempuran kedelai impor yang jauh lebih murah, menanam kedelai sama saja dengan merencanakan kerugian. Maka, strategi offtaker yang ditawarkan harus lebih dari sekadar “pembeli siaga,”paparnya.

Pemerintah tegas Muliarta harus hadir dengan sistem yang menjamin harga di tingkat petani tetap berada di atas biaya produksi, sekaligus mengintegrasikannya dengan Sistem Resi Gudang untuk menjaga stabilitas pasokan.

Sementara itu, Anggota DPD DIY Pemuda Tani Indonesia, Pranasik Siahaan, mengatakan, pendekatan terhadap anak muda tidak bisa hanya berbasis ajakan moral, tetapi harus disertai dengan ekosistem yang membuat sektor pertanian relevan dan menjanjikan secara ekonomi. Menurutnya, tanpa perubahan pendekatan tersebut, sektor pertanian akan sulit menarik minat generasi baru.

Pranasik menambahkan bahwa kepastian pasar menjadi salah satu persoalan utama yang selama ini dihadapi petani, termasuk dalam komoditas kedelai. Ia menyebut keberadaan offtaker atau pembeli hasil panen secara pasti dapat memberikan rasa aman bagi petani untuk menanam dan meningkatkan produktivitas.