Labuan Bajo Didorong Lebih Aman! Kemenpar Genjot Standar Keselamatan Wisata Bahari

Dalam kegiatan "Safety Talk" ini, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo mendorong pembentukan Tim Manajemen Krisis Kepariwisataan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Terutama di daerah dengan sektor pariwisata sebagai sektor utama penggerak ekonominya seperti Labuan Bajo.

Fadjar mengatakan pentingnya penyedia jasa pariwisata untuk memperhatikan UU Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan terkait Sektor Pariwisata.

"Dalam undang-undang ini, penyedia jasa pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan berisiko wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan," ujar Fadjar.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat, Theresia Primadona Asmon menyampaikan hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), di antaranya tentang hak dan kewajiban bagi tenaga kerja dan pemberi kerja.

"K3 bukan tanggung jawab satu arah karena tenaga kerja juga memiliki peran sentral sebagai subjek sekaligus objek perlindungan. Dan Labuan Bajo membutuhkan implementasi K3 yang ketat dan menyeluruh untuk pelaku wisata bahari," tegas Theresia.

Dalam "Safety Talk" ini juga membahas penanganan keamanan dan keselamatan wisata bahari. Chief Executive Officer (CEO) Divers Alert Network (DAN), Cliff Richardson menyampaikan bahwa risiko dalam aktivitas penyelaman dan pariwisata bahari tidak dapat dihilangkan.

Namun dapat diminimalkan melalui manajemen risiko yang tepat, dimulai dari identifikasi potensi bahaya hingga penanganannya.

Mitigasi dilakukan melalui penerapan SOP, Emergency Action Plan (EAP), serta pelatihan keselamatan dan pertolongan pertama. Juga kesiapan SDM dan ketersediaan peralatan keselamatan sangat penting untuk memastikan penanganan darurat yang cepat dan efektif," kata Cliff.

Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Noor Isrodin Muchlisin menyampaikan data operasi SAR daerah wisata di seluruh Indonesia tahun 2023 sampai 2025 menunjukkan angka kecelakaan wisata menunjukkan peningkatan. Salah satunya kecelakaan kapal wisata KM Putri Sakinah di Labuan Bajo.

Basarnas mendorong perubahan paradigma dari yang sebelumnya keselamatan pariwisata masih berfokus pada penanganan kejadian setelah insiden terjadi, menjadi adanya sistem berbasis kesiapsiagaan dan mitigasi risiko di mana keselamatan dibangun sejak awal melalui standar, pengawasan, dan perencanaan yang terintegrasi.

"Persiapan kesiapsiagaan ini dilakukan dengan identifikasi risiko pelayaran wisata, kewajiban kesiapan alat keselamatan, briefing penumpang, dan sinergitas pengawasan antara operator, otoritas pelabuhan, dan Basarnas," ujar Noor.

Ketua Perkumpulan Penyelam Profesional Komodo (P3KOM), Marselinus Betong mengatakan regulasi dan pengawasan yang ketat terkait wisata bahari di Labuan Bajo masih kurang.

Marselinus menyebutkan terdapat beberapa tantangan nyata dalam respons darurat, di antaranya krisis medis di lokasi wisata terpencil, ketidakpastian cuaca dan kondisi laut, koordinasi awal yang tidak terorganisasi, serta belum tersedianya pusat komando khusus.