Di Tengah Ketidakpastian, Pelaku Industri Logistik Pasang Target Ambisius

JAKARTA – Industri logistik nasional mulai memasang target ambisius meski dibayangi ketidakpastian global yang masih tinggi, mencerminkan upaya untuk tetap ekspansif di tengah risiko.

Tekanan dari gejolak geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perlambatan perdagangan dunia menjadi tantangan nyata bagi efisiensi dan biaya operasional.

Secara analitis, langkah ini menunjukkan adanya dorongan untuk meningkatkan daya saing melalui digitalisasi, integrasi rantai pasok, dan penguatan infrastruktur.

Namun, keberhasilan mencapai target tersebut sangat bergantung pada kemampuan pelaku industri dalam mengelola risiko eksternal sekaligus menjaga efisiensi di tengah volatilitas pasar yang belum mereda.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) membidik pertumbuhan industri logistik nasional di kisaran 10-15 persen pada 2026, meski di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan menilai target tersebut didorong oleh berbagai program stimulus pemerintah yang menopang sektor riil. Artinya, selama aktivitas ekonomi riil tetap tumbuh, industri logistik akan ikut terdongkrak.

“Pertumbuhan (logistik) 2025 cukup baik, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Harapan kami 2026 bisa melampaui lagi, paling tidak mendekati 10 persen, bahkan bisa 15 persen,” ujar Akbar dalam konferensi pers kick off ALFI Convex 2026 di Jakarta, Kamis (9/4).

Meski demikian, ALFI mengingatkan prospek 2026 tetap dibayangi tantangan global, terutama akibat konflik geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.

Akbar menjelaskan disrupsi rantai pasok global telah mendorong kenaikan berbagai komponen biaya logistik, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), tarif angkutan kapal, hingga premi asuransi.

Selain itu, perubahan rute pengiriman (reroute) akibat konflik juga turut menambah beban biaya.

Maka dari itu, asosiasi mendorong pemerintah untuk segera melakukan harmonisasi regulasi guna menekan biaya logistik yang masih tinggi.

Akbar menyoroti sejumlah kebijakan, termasuk regulasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dari BPS yang dinilai bisa merugikan pelaku usaha logistik nasional.

Menurut dia, regulasi seharusnya memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, bukan justru menambah beban ekonomi.

“Kami berharap pemerintah bisa mengharmonisasi regulasi, baik yang akan dibuat maupun yang sudah ada. Tujuannya agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi,” ujarnya.