APBN Terancam Tertekan, DPR Desak Reformasi Subsidi Energi Secepatnya

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai di tengah situasi Perang Teluk. Lonjakan harga minyak berpotensi memperbesar beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tanpa penyesuaian, ruang fiskal pemerintah dapat semakin tergerus.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan reformasi fiskal perlu segera dilakukan Indonesia lantaran tidak ada satu pun pihak yang mengetahui persis kapan konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel tersebut akan berakhir. "Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, di kemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (8/4).

Dia mengatakan subsidi elpiji sebaiknya diarahkan kepada 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah atau desil 6 ke bawah. Umumnya, mereka berprofesi sebagai usaha mikro, nelayan kecil, dan buruh tani atau petani kecil.

Menurut Said, program untuk 40 persen rumah tangga yang berpendapatan rendah tersebut bisa dilaksanakan dengan beberapa opsi teknis, yakni data harus akurat serta penerima manfaat dapat menggunakan biometrik. Said menambahkan pemerintah India telah menjalankan sistem Asdhaar berisi nomor identitas biometrik yang langsung terhubung dengan rekening perbankan penerima subsidi.

Said berpendapat keunggulan sistem tersebut sulit dimanipulasi sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyaluran bantuan subsidi elpiji melalui rekening penerima dan hanya bisa digunakan untuk transaksi membeli elpiji melalui biometrik.

Jaga Konsumsi

Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali meski pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Juda mengatakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.

“Resepnya adalah kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan,” ujar Juda dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Hingga kuartal I-2026, Juda menilai kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dengan laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,4 hingga 6 persen. Hal itu didukung oleh konsumsi domestik yang terjaga, ekspor komoditas seperti batu bara dan harga minyak kelapa sawit (CPO) yang menguat, serta dorongan investasi.

Kinerja penerimaan pajak dan belanja negara juga menunjukkan tren positif. Defisit APBN pun tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen. “Karena belanja subsidinya naik, ini kita kelola supaya belanja yang lain lebih efisien tapi tetap efektif untuk mendorong program-program prioritas. Ada ruang-ruang untuk efisiensi. Inilah yang kita kelola sehingga overall APBN kita masih bisa kita jaga di bawah 3 persen budget defisitnya,” ujar Juda.

Wamenkeu juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan fiskal yang diambil telah melalui perhitungan matang, sebagai bagian dari sikap adaptif, koordinasi yang kuat, serta komunikasi yang transparan dalam menghadapi ketidakpastian global.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan seluruh kebijakan strategis yang diambil, termasuk menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan hasil koordinasi di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Meski kondisi global tidak menentu, Bendahara Negara itu meminta masyarakat untuk tidak panik.