Gaji Menteri Bakal Dipangkas 25 Persen? Seskab Teddy: Tunggu Rapatnya

JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut wacana pemotongan gaji menteri masih akan dibahas pada rapat yang akan digelar beberapa hari ke depan.

Teddy, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa menyampaikan berbagai konsep terkait wacana tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut.

"Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini," ucap Seskab Teddy.

Dia menegaskan belum terdapat keputusan apa pun mengenai rencana pemotongan gaji menteri tersebut.

"Nanti kita lihat. Belum ada keputusan apapun," kata Teddy.

Teddy lalu mengarahkan agar wartawan bertanya kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.

"Tanya yang menyampaikan, kemarin siapa itu?" kata Teddy.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa," kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).

Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut berkisar 25 persen.

"Kayaknya 25 persen deh," ujar dia.

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya mengatakan pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.